Jakarta: Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) mulai dibahas. Pemerintah mengusulkan sejumlah hal dalam pembahasan awal payung hukum Jakarta setelah tak lagi menyandang DKI.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan usulan pertama yaitu terkait pemberlakuan RUU DKJ. Pemerintah mengusulkan bakal beleid itu berlaku setelah pusat pemerintahan resmi pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
“Kami juga mohon kalau bisa dalam UU DKJ ada satu pasal di bagian akhir yang menegaskan kembali bahwa UU DKJ ini berlaku ketika Ibu Kota negara pindah ke IKN setelah Keppres tentang itu diterbitkan,” kata Tito dalam Rapat Kerja (Raker) pembahasan RUU DKJ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024.
Usulan itu disampaikan untuk menghindari polemik. Sebab, ada potensi penerapan bakal beleid itu molor dari waktu yang ditentukan.
"Sehingga tidak menjadi polemik hukum nantinya karena adanya waktu gap yang mungkin bagi beberapa pihak agak terlambat,” ucap Tito.
Usulan kedua yaitu terkait pengesahan. Tito mengusulkan RUU DKH diselesaikan diselesaikan dalam rapat paripurna mendatang.
Selain itu, Tito membeberkan tujuan aglomerasi. Yakni, untuk mewujudkan membangun Jakarta menjadi kota kelas dunia, kota global, yang tidak hanya bersaing atau memiliki daya saing pada tingkat kawasan regional Asia Tenggara, tapi juga setara dengan kota-kota maju lainnya di dunia.
“Kita juga ingin agar Kota Jakarta menjadi salah satu pusat utama di bidang perekonomian, jasa, perbankan, dan lain-lain. Intinya adalah kira-kira sama seperti New Yorknya Amerika, atau Sydney Melbourne-nya Australia,” ujar dia.
Jakarta: Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (
RUU DKJ) mulai dibahas. Pemerintah mengusulkan sejumlah hal dalam pembahasan awal payung hukum Jakarta setelah tak lagi menyandang DKI.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
Tito Karnavian menyampaikan usulan pertama yaitu terkait pemberlakuan RUU DKJ. Pemerintah mengusulkan bakal beleid itu berlaku setelah pusat pemerintahan resmi pindah ke Ibu Kota Negara (
IKN) Nusantara.
“Kami juga mohon kalau bisa dalam UU DKJ ada satu pasal di bagian akhir yang menegaskan kembali bahwa UU DKJ ini berlaku ketika Ibu Kota negara pindah ke IKN setelah Keppres tentang itu diterbitkan,” kata Tito dalam Rapat Kerja (Raker) pembahasan RUU DKJ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024.
Usulan itu disampaikan untuk menghindari polemik. Sebab, ada potensi penerapan bakal beleid itu molor dari waktu yang ditentukan.
"Sehingga tidak menjadi polemik hukum nantinya karena adanya waktu gap yang mungkin bagi beberapa pihak agak terlambat,” ucap Tito.
Usulan kedua yaitu terkait pengesahan. Tito mengusulkan RUU DKH diselesaikan diselesaikan dalam rapat paripurna mendatang.
Selain itu, Tito membeberkan tujuan aglomerasi. Yakni, untuk mewujudkan membangun Jakarta menjadi kota kelas dunia, kota global, yang tidak hanya bersaing atau memiliki daya saing pada tingkat kawasan regional Asia Tenggara, tapi juga setara dengan kota-kota maju lainnya di dunia.
“Kita juga ingin agar Kota Jakarta menjadi salah satu pusat utama di bidang perekonomian, jasa, perbankan, dan lain-lain. Intinya adalah kira-kira sama seperti New Yorknya Amerika, atau Sydney Melbourne-nya Australia,” ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ABK)
