Jakarta: Penyelesaian masalah di Papua dinilai perlu mengedepankan pendekatan kolaboratif. Pasalnya, masalah di Papua kompleks dan butuh kerja sama seluruh pihak.
“Pendekatan kolaboratif ini perlu kesepakatan bersama,” kata Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute Karyono Wibowo dalam diskusi virtual, Kamis, 6 Mei 2021.
Karyono menyebut persoalan di Papua perlu dipahami dalam spektrum yang lebih luas. Sehingga pencarian solusi harus menggunakan perspektif multidimensional.
Dia mengapresiasi upaya pemerintah meredam konflik di Bumi Cendrawasih. Apalagi, konflik di Papua memakan waktu sangat lama ketimbang wilayah lain seperti Aceh dan Poso.
“Pemerintah pusat sudah berupaya mengakselerasi dengan membuat kebijakan otonomi khusus (otsus),” papar Karyono.
(Baca: Permasalahan Papua Harus Diselesaikan Secara Dialog, Bukan Militer)
Kebijakan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Pemerintah menggelontorkan dana otsus hingga Rp126 triliun yang terdiri atas Rp93 triliun untuk Papua dan Rp33 triliun untuk Papua Barat.
Meski begitu, kebijakan pemerintah memajukan Papua belum sepenuhnya maksimal. Sebab, ada segelintir orang yang tidak ingin pembangunan di Papua. Karyono mencontohkan eskalasi di Papua beberapa hari belakangan.
“Ini membuat kita harus mengidentifikasi apa akar persoalan konflik di Papua yang berkepanjangan,” tutur dia.
Jakarta: Penyelesaian masalah di Papua dinilai perlu mengedepankan pendekatan kolaboratif. Pasalnya,
masalah di Papua kompleks dan butuh kerja sama seluruh pihak.
“Pendekatan kolaboratif ini perlu kesepakatan bersama,” kata Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute Karyono Wibowo dalam diskusi virtual, Kamis, 6 Mei 2021.
Karyono menyebut persoalan di Papua perlu dipahami dalam spektrum yang lebih luas. Sehingga pencarian solusi harus menggunakan perspektif multidimensional.
Dia mengapresiasi upaya pemerintah meredam konflik di Bumi Cendrawasih. Apalagi, konflik di Papua memakan waktu sangat lama ketimbang wilayah lain seperti Aceh dan Poso.
“Pemerintah pusat sudah berupaya mengakselerasi dengan membuat kebijakan
otonomi khusus (otsus),” papar Karyono.
(Baca:
Permasalahan Papua Harus Diselesaikan Secara Dialog, Bukan Militer)
Kebijakan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Pemerintah menggelontorkan dana otsus hingga Rp126 triliun yang terdiri atas Rp93 triliun untuk Papua dan Rp33 triliun untuk Papua Barat.
Meski begitu, kebijakan pemerintah memajukan Papua belum sepenuhnya maksimal. Sebab, ada segelintir orang yang tidak ingin pembangunan di Papua. Karyono mencontohkan eskalasi di Papua beberapa hari belakangan.
“Ini membuat kita harus mengidentifikasi apa akar persoalan konflik di Papua yang berkepanjangan,” tutur dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(REN)
