medcom.id, Jakarta: Pemerintah akan tetap memfasilitasi islah kader PPP. Sedianya, hari ini elite PPP dari beberapa kubu bertemu di kantor Kementerian Hukum dan HAM untuk membahas islah.
Namun, pertemuan tersebut batal karena tim kecil dari PPP hasil Muktamar di Jakarta tidak hadir. Meski pertemuan ini batal, pemerintah tetap berupaya menyatukan kader Golkar.
"Pemerintah pada posisi tetap memfasilitasi pertemuan ini," kata Direktur Jenderal Administrasi dan Hukum Umum Kemenkumham Freddy Harris di kantor Kemenkumham, Rasuna Said, Jakarta, Sabtu (12/3/2016).
Menurut Freddy, pertemuan lanjutan untuk islah tergantung pengurus PPP hasil Muktamar di Bandung. Pemerintah sudah menawarkan adanya pertemuan lanjutan setelah hari ini.
Namun, Freddy mengatakan, pengurus PPP kubu Bandung tak mau ada pertemuan lanjutan. "Mereka menolak menawarkan pertemuan kembali."
Freddy mengatakan, pemerintah ingin masalah di PPP segera selesai. Menurut dia, PPP akan merugi bila tidak segera bersatu, salah satunya bisa tidak ikut Pilkada pada 2017.
Wakil Sekjen PPP hasil Muktamar di Bandung Syaifullah Tamliha mengatakan pihaknya berharap pengurus PPP hasil Muktamar di Jakarta untuk ikut Muktamar pada April.
"Kami berharap mereka punya niat baik untuk melakukan perbaikan, agar mereka pun ikut muktamar," ujar Tamliha.
medcom.id, Jakarta: Pemerintah akan tetap memfasilitasi islah kader PPP. Sedianya, hari ini elite PPP dari beberapa kubu bertemu di kantor Kementerian Hukum dan HAM untuk membahas islah.
Namun, pertemuan tersebut batal karena tim kecil dari PPP hasil Muktamar di Jakarta tidak hadir. Meski pertemuan ini batal, pemerintah tetap berupaya menyatukan kader Golkar.
"Pemerintah pada posisi tetap memfasilitasi pertemuan ini," kata
Direktur Jenderal Administrasi dan Hukum Umum Kemenkumham Freddy Harris di kantor Kemenkumham, Rasuna Said, Jakarta, Sabtu (12/3/2016).
Menurut Freddy, pertemuan lanjutan untuk islah tergantung pengurus PPP hasil Muktamar di Bandung. Pemerintah sudah menawarkan adanya pertemuan lanjutan setelah hari ini.
Namun, Freddy mengatakan, pengurus PPP kubu Bandung tak mau ada pertemuan lanjutan. "Mereka menolak menawarkan pertemuan kembali."
Freddy mengatakan, pemerintah ingin masalah di PPP segera selesai. Menurut dia, PPP akan merugi bila tidak segera bersatu, salah satunya bisa tidak ikut Pilkada pada 2017.
Wakil Sekjen PPP hasil Muktamar di Bandung Syaifullah Tamliha mengatakan pihaknya berharap pengurus PPP hasil Muktamar di Jakarta untuk ikut Muktamar pada April.
"Kami berharap mereka punya niat baik untuk melakukan perbaikan, agar mereka pun ikut muktamar," ujar Tamliha.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
