Jakarta: Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sah menjadi usulan inisiatif DPR. Pengesahan ini patut disyukuri dan disebut kemenangan rakyat.
"Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat atas dukungannya dalam mengawal RUU TPKS, ini kemenangan kita semua," ujar anggota Baleg dari Fraksi PKB Nur Nadlifah pada Selasa, 18 Januari 2022.
RUU TPKS ini memang memiliki perjalanan panjang sebelum disahkan sebagai usulan inisiatif DPR. Bahkan, nasib RUU TPKS sempat terkatung-katung selama 10 tahun.
"Perjuangan tidak sampai di sini, karena masih akan masuk tahap pembahasan berikutnya" katanya.
Nadlifah mengajak semua elemen untuk bersama-sama bergerak menjadi garda depan dalam melawan kekerasan seksual. Pencegahan dan perlindungan terhadap penyintas kekerasan seksual harus tetap diutamakan.
"RUU TPKS ini harus kita kawal agar pembahasannya tidak keluar dari koridor," kata anggota Komisi IX DPR.
Baca: RUU TPKS Diketok, NasDem DKI Resmikan Posko Pengaduan Kekerasan Seksual
Dia menegaskan tidak ada kata pembenaran bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual. Pihaknya berkomitmen terus mengawal RUU TPKS sampai tahap implementasi agar tepat dan adil untuk semua.
"Tak ada kata pembenar bagi kejahatan kekerasan seksual. Perjuangan harus dilanjutkan, guna memastikan implementasi UU TPKS dilakukan secara tepat dan berlaku adil untuk semua," kata dia.
Nadlifah menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota DPR atas progres baiknya dalam UU tersebut. Dia berharap pembahasan RUU TPKS dengan pemerintah tidak berlarut.
"Semoga dalam pembahasan tahap bersama pemerintah tidak berlarut dan segera disahkan, DPR komitmen membahas dan segera mengesahkan RUU TPKS menjadi UU TPKS," tegas dia.
Jakarta: Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
(RUU TPKS) sah menjadi usulan inisiatif
DPR. Pengesahan ini patut disyukuri dan disebut kemenangan rakyat.
"Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat atas dukungannya dalam mengawal RUU TPKS, ini kemenangan kita semua," ujar anggota Baleg dari Fraksi PKB Nur Nadlifah pada Selasa, 18 Januari 2022.
RUU TPKS ini memang memiliki perjalanan panjang sebelum disahkan sebagai usulan inisiatif DPR. Bahkan, nasib RUU TPKS sempat terkatung-katung selama 10 tahun.
"Perjuangan tidak sampai di sini, karena masih akan masuk tahap pembahasan berikutnya" katanya.
Nadlifah mengajak semua elemen untuk bersama-sama bergerak menjadi garda depan dalam melawan
kekerasan seksual. Pencegahan dan perlindungan terhadap penyintas kekerasan seksual harus tetap diutamakan.
"RUU TPKS ini harus kita kawal agar pembahasannya tidak keluar dari koridor," kata anggota Komisi IX DPR.
Baca:
RUU TPKS Diketok, NasDem DKI Resmikan Posko Pengaduan Kekerasan Seksual
Dia menegaskan tidak ada kata pembenaran bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual. Pihaknya berkomitmen terus mengawal RUU TPKS sampai tahap implementasi agar tepat dan adil untuk semua.
"Tak ada kata pembenar bagi kejahatan kekerasan seksual. Perjuangan harus dilanjutkan, guna memastikan implementasi UU TPKS dilakukan secara tepat dan berlaku adil untuk semua," kata dia.
Nadlifah menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota DPR atas progres baiknya dalam UU tersebut. Dia berharap pembahasan RUU TPKS dengan pemerintah tidak berlarut.
"Semoga dalam pembahasan tahap bersama pemerintah tidak berlarut dan segera disahkan, DPR komitmen membahas dan segera mengesahkan RUU TPKS menjadi UU TPKS," tegas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NUR)
