Jakarta: Presiden Joko Widodo akan menerima para keluarga korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 31 Mei 2018. Hal itu dinilai sebagai bentuk perhatian Jokowi kepada keluarga pelanggaran HAM.
"Tadi spontanitas presiden menyatakan, karena Pak Usman (Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid) mengatakan Presiden tidak memperhatikan tidak pernah datang. Presiden mengatakan, kami memperhatikan, mereka saja yang tidak mau datang. Kalau gitu, Pak Usman mengatakan, apakah besok bisa diterima? Presiden mengatakan, oke besok kumpulan Kamisan akan diterima Presiden," ujar pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Yenti Garnasih usai bertemu Presiden di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 30 Mei 2018.
Dalam kesempatan yang sama, Usman mengatakan pertemuan dengan Jokowi juga membahas kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, seperti tragedi Trisakti, Semanggi dan Papua.
"Bahkan kunjungan PBB baru-baru ini ke Jakarta, melihat persoalan di Papua bukan hanya merosot dalam hal politik tapi juga ekonomi sosial dan budaya, misalnya hak atas pangan dan hak atas kesehatan," kata Usman.
Usman berharap pemerintah dapat menyelesaikan kasus-kasus HAM lain seperti Tanjung Priok, Talangsari, Aceh, serta penculikan aktivis.
"Tadi Presiden langsung minta Jaksa Agung dan Menko Polhukam untuk agendakan itu, bukan hanya kasus 65 tapi Tanjung Priok, Talangsari, Aceh. mudah-mudahan besok bisa jadi pertemuan yang positif," ucap dia.
Para keluarga pelanggaran HAM kerap menggelar aksi Kamisan. Aksi damai ini sudah berlangsung sejak 18 Januari 2007.
Mereka merupakan korban tragedi 65, korban tragedi Trisakti dan Semanggi 98, korban tragedi Rumpin, dan korban pelanggaran HAM lainnya yang menuntut kejelasan pengusutan kasusnya.
Jakarta: Presiden Joko Widodo akan menerima para keluarga korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 31 Mei 2018. Hal itu dinilai sebagai bentuk perhatian Jokowi kepada keluarga pelanggaran HAM.
"Tadi spontanitas presiden menyatakan, karena Pak Usman (Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid) mengatakan Presiden tidak memperhatikan tidak pernah datang. Presiden mengatakan, kami memperhatikan, mereka saja yang tidak mau datang. Kalau gitu, Pak Usman mengatakan, apakah besok bisa diterima? Presiden mengatakan, oke besok kumpulan Kamisan akan diterima Presiden," ujar pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Yenti Garnasih usai bertemu Presiden di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 30 Mei 2018.
Dalam kesempatan yang sama, Usman mengatakan pertemuan dengan Jokowi juga membahas kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, seperti tragedi Trisakti, Semanggi dan Papua.
"Bahkan kunjungan PBB baru-baru ini ke Jakarta, melihat persoalan di Papua bukan hanya merosot dalam hal politik tapi juga ekonomi sosial dan budaya, misalnya hak atas pangan dan hak atas kesehatan," kata Usman.
Usman berharap pemerintah dapat menyelesaikan kasus-kasus HAM lain seperti Tanjung Priok, Talangsari, Aceh, serta penculikan aktivis.
"Tadi Presiden langsung minta Jaksa Agung dan Menko Polhukam untuk agendakan itu, bukan hanya kasus 65 tapi Tanjung Priok, Talangsari, Aceh. mudah-mudahan besok bisa jadi pertemuan yang positif," ucap dia.
Para keluarga pelanggaran HAM kerap menggelar aksi Kamisan. Aksi damai ini sudah berlangsung sejak 18 Januari 2007.
Mereka merupakan korban tragedi 65, korban tragedi Trisakti dan Semanggi 98, korban tragedi Rumpin, dan korban pelanggaran HAM lainnya yang menuntut kejelasan pengusutan kasusnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SCI)
