medcom.id, Jakarta: Demi menyelamatkan Partai Golkar, Dewan Pertimbangan dan tokoh senior meminta agar dua kubu yang bertikai segera menemui kata sepakat atau islah. Islah dinilai merupakan jalan terbaik untuk Golkar demi mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang akan digelar akhir tahun ini.
"Bahwa penyelesaian perselisihan antara kepengurusan Aburizal Bakrie dengan Kepengurusan Agung Laksono hanya dapat dilakukan Islah," kata Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung, saat jumpa pers di Akbar Tanjung Institute, Jalan Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (4/5/2015).
Islah, lanjutnya, juga merupakan jawaban paling tepat untuk menanggapi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait Pilkada. Dalam PKPU ditegaskan bahwa KPU hanya mengikutsertakan partai yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Ia melihat penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang saat ini tengah berjalan sangat tidak mungkin menghasilkan keputusan yang inkracht.
Untuk itu, pihaknya mendesak agar seluruh stakeholder Partai Golkar mendukung untuk segera dilaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar.
"Tidak ada jalan lain lagi, hanya islah yang dapat mempersatukan Golkar. KPU sudah kasih deadline hingga 26 Juli. Pengadilan bisa satu tahun atau enam bulan. Ini genting, munaslub satu-satunya cara," tukasnya.
medcom.id, Jakarta: Demi menyelamatkan Partai Golkar, Dewan Pertimbangan dan tokoh senior meminta agar dua kubu yang bertikai segera menemui kata sepakat atau islah. Islah dinilai merupakan jalan terbaik untuk Golkar demi mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang akan digelar akhir tahun ini.
"Bahwa penyelesaian perselisihan antara kepengurusan Aburizal Bakrie dengan Kepengurusan Agung Laksono hanya dapat dilakukan Islah," kata Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung, saat jumpa pers di Akbar Tanjung Institute, Jalan Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (4/5/2015).
Islah, lanjutnya, juga merupakan jawaban paling tepat untuk menanggapi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait Pilkada. Dalam PKPU ditegaskan bahwa KPU hanya mengikutsertakan partai yang berkekuatan hukum tetap (
inkracht).
Ia melihat penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang saat ini tengah berjalan sangat tidak mungkin menghasilkan keputusan yang
inkracht.
Untuk itu, pihaknya mendesak agar seluruh stakeholder Partai Golkar mendukung untuk segera dilaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar.
"Tidak ada jalan lain lagi, hanya islah yang dapat mempersatukan Golkar. KPU sudah kasih deadline hingga 26 Juli. Pengadilan bisa satu tahun atau enam bulan. Ini genting, munaslub satu-satunya cara," tukasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
