medcom.id, Jakarta: Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Ketua KPK Abraham Samad sempat aktif melobi posisi cawapres Joko Widodo. Komisi III DPR sangat menyayangkan bila hal tersebut benar terjadi.
"Kami sayangkan kalau ada penegak hukum masuk wilayah politik," kata Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/1/2015).
Aziz mengatakan, penegak hukum tidak boleh masuk ranah politik praktis. Dikhawatirkan proses penegakan hukum akan menjadi bias dan lebih mengarah kepada kepentingan semata.
"Karena, penegakan hukum itu harus berdasarkan data dan fakta, yurisprudensi dan aturan yang berlaku," tegas dia.
Perjanjian dan kesepakatan politik seharusnya tidak boleh mempengaruhi penegak hukum. Apalagi untuk penegak hukum yang menjadi pimpinan KPK.
Komisi III, sebagai mitra kerja KPK, akan mengambil langkah jika kabar itu benar. "Saya akan ambil langkah dan dibicarakan di Komisi III," ujar dia.
Sebelumnya, Pelaksana tugas Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, tulisan berjudul "Rumah Kaca Abraham Samad" di sebuah media massa nasional yang membeberkan keinginan Samad untuk menjadi wapres benar adanya.
Lantaran itu, Hasto menyayangkan tanggapan Samad yang merasa difitnah oleh artikel "Rumah Kaca Abraham Samad".
"Kami menyatakan berita sebagaimana tertulis di dalam "Rumah Kaca Abraham Samad" sebagian besar benar adanya. Dengan demikian pernyataan yang disampaikan Bapak Abraham Samad bahwa itu fitnah sangatlah tidak tepat," kata Hasto.
medcom.id, Jakarta: Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Ketua KPK Abraham Samad sempat aktif melobi posisi cawapres Joko Widodo. Komisi III DPR sangat menyayangkan bila hal tersebut benar terjadi.
"Kami sayangkan kalau ada penegak hukum masuk wilayah politik," kata Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/1/2015).
Aziz mengatakan, penegak hukum tidak boleh masuk ranah politik praktis. Dikhawatirkan proses penegakan hukum akan menjadi bias dan lebih mengarah kepada kepentingan semata.
"Karena, penegakan hukum itu harus berdasarkan data dan fakta, yurisprudensi dan aturan yang berlaku," tegas dia.
Perjanjian dan kesepakatan politik seharusnya tidak boleh mempengaruhi penegak hukum. Apalagi untuk penegak hukum yang menjadi pimpinan KPK.
Komisi III, sebagai mitra kerja KPK, akan mengambil langkah jika kabar itu benar. "Saya akan ambil langkah dan dibicarakan di Komisi III," ujar dia.
Sebelumnya, Pelaksana tugas Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, tulisan berjudul "Rumah Kaca Abraham Samad" di sebuah media massa nasional yang membeberkan keinginan Samad untuk menjadi wapres benar adanya.
Lantaran itu, Hasto menyayangkan tanggapan Samad yang merasa difitnah oleh artikel "Rumah Kaca Abraham Samad".
"Kami menyatakan berita sebagaimana tertulis di dalam "Rumah Kaca Abraham Samad" sebagian besar benar adanya. Dengan demikian pernyataan yang disampaikan Bapak Abraham Samad bahwa itu fitnah sangatlah tidak tepat," kata Hasto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(TRK)
