medcom.id, Jakarta: Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akan menyelenggarakan rembuk nasional 'Harmonisasi Legislasi Nasional Dengan Legislasi Daerah'. Hal itu dilakukan untuk memaksimalkan peran DPD RI dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan hukum pusat-daerah.
"Selain itu DPD RI juga dapat berperan dalam mencegah semakin banyaknya Perda yang dibatalkan dikemudian hari," kata Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Gede Pasek Suardika dalam keterangan tertulis, Senin 16 Oktober 2017.
Sebagaimana diketahui, saat ini terdapat lebih dari 3.143 Perda yang telah dibatalkan oleh Kemendagri. Pembatalan Perda dilakukan karena Perda yang telah dibentuk itu dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
Senator asal Bali itu mengungkapkan, sebagai lembaga perwakilan daerah, DPD RI diharapkan dapat menjadi jembatan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dalam merumuskan Program Pembentukan Peraturan Daerah. Sehingga tercipta kualitas pembentukan legislasi daerah yang baik dan selaras dengan pembangunan hukum ditingkat pusat.
Dia pun berharap, melalui rembuk nasional dapat memberikan output adanya rumusan mengenai mekanisme kerja pembentukan legislasi di daerah yang harmonis dan selaras dengan peraturan perundang-undangan. "Selain itu rembuk nasional juga diharapkan mampu memberikan berbagai masukan, saran dan kesimpulan bersama," tandas dia.
Sekedar informasi, rencananya rembuk nasional akan dibuka oleh Ketua DPD RI Oesman Sapta dan dilaksanakan di Gedung Nusantara IV komplek parlemen Senayan, Jakarta, pada hari Rabu 18 Oktober 2017.
Tampil sebagai narasumber dalam acara tersebut yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Ketua Mahkamah Agung, Ketua ADPSI (Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia), Ketua Badan Legislasi DPR RI dan Ketua Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI. Acara rembuk nasional tersebut juga mengundang Ketua Badan Legislasi DPRD dari Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
medcom.id, Jakarta: Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akan menyelenggarakan rembuk nasional 'Harmonisasi Legislasi Nasional Dengan Legislasi Daerah'. Hal itu dilakukan untuk memaksimalkan peran DPD RI dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan hukum pusat-daerah.
"Selain itu DPD RI juga dapat berperan dalam mencegah semakin banyaknya Perda yang dibatalkan dikemudian hari," kata Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Gede Pasek Suardika dalam keterangan tertulis, Senin 16 Oktober 2017.
Sebagaimana diketahui, saat ini terdapat lebih dari 3.143 Perda yang telah dibatalkan oleh Kemendagri. Pembatalan Perda dilakukan karena Perda yang telah dibentuk itu dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
Senator asal Bali itu mengungkapkan, sebagai lembaga perwakilan daerah, DPD RI diharapkan dapat menjadi jembatan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dalam merumuskan Program Pembentukan Peraturan Daerah. Sehingga tercipta kualitas pembentukan legislasi daerah yang baik dan selaras dengan pembangunan hukum ditingkat pusat.
Dia pun berharap, melalui rembuk nasional dapat memberikan output adanya rumusan mengenai mekanisme kerja pembentukan legislasi di daerah yang harmonis dan selaras dengan peraturan perundang-undangan. "Selain itu rembuk nasional juga diharapkan mampu memberikan berbagai masukan, saran dan kesimpulan bersama," tandas dia.
Sekedar informasi, rencananya rembuk nasional akan dibuka oleh Ketua DPD RI Oesman Sapta dan dilaksanakan di Gedung Nusantara IV komplek parlemen Senayan, Jakarta, pada hari Rabu 18 Oktober 2017.
Tampil sebagai narasumber dalam acara tersebut yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Ketua Mahkamah Agung, Ketua ADPSI (Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia), Ketua Badan Legislasi DPR RI dan Ketua Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI. Acara rembuk nasional tersebut juga mengundang Ketua Badan Legislasi DPRD dari Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ROS)
