Jakarta: Partai Demokrat berharap Ketua DPR Puan Maharani menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Pasalnya, sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara menyampaikan pernyataan perpanjang masa jabatan presiden.
"Kita percaya dan menaruh harapan besar Mba Puan selaku Ketua DPR tak akan mudah ditekan dan ikut-ikutan mendukung perpanjangan masa jabatan ini," kata Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Demokrat Kamhar Lakumani melalui keterangan tertulis, Minggu, 11 Desember 2022.
Adapun pimpinan kementerian/lembaga negara yang menyampaikan sinyal dukungan perpanjangan masa jabatan presiden yaitu Ketua DPD La Nyalla Mattalitti dan Ketua MPR Bambang Soesatyo. Pernyataan itu dinilai sebagai titipan dari penguasa.
"Ini menjadi pembegalan demokrasi dan pengkhianatan reformasi," ungkap dia.
Meski tak lantang, dengan pernyataan tersebut wajib dicurigai kalau wacana perpanjangan masa jabatan presiden adalah operasi politik penguasa. Sebab, wacana itu terus digulirkan aktor-aktor yang berada di lingkaran penguasa.
Selain itu, dia menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak pernah bersungguh-sungguh akan menyelesaikan jabatan presiden hanya dua periode. Selalu mencari cara untuk melanggengkan kekuasaan.
"Kami ingatkan Pak Jokowi untuk taat azas, jangan menjadi Malinkundang reformasi dan membunuh demokrasi yang melahirkannya," ujar dia.
Jakarta:
Partai Demokrat berharap Ketua DPR Puan Maharani menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Pasalnya, sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara menyampaikan pernyataan perpanjang masa jabatan presiden.
"Kita percaya dan menaruh harapan besar Mba Puan selaku Ketua DPR tak akan mudah ditekan dan ikut-ikutan mendukung perpanjangan masa jabatan ini," kata Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Demokrat Kamhar Lakumani melalui keterangan tertulis, Minggu, 11 Desember 2022.
Adapun pimpinan kementerian/lembaga negara yang menyampaikan sinyal dukungan perpanjangan masa jabatan presiden yaitu Ketua DPD La Nyalla Mattalitti dan Ketua MPR Bambang Soesatyo. Pernyataan itu dinilai sebagai titipan dari penguasa.
"Ini menjadi pembegalan demokrasi dan pengkhianatan reformasi," ungkap dia.
Meski tak lantang, dengan pernyataan tersebut wajib dicurigai kalau wacana
perpanjangan masa jabatan presiden adalah operasi politik penguasa. Sebab, wacana itu terus digulirkan aktor-aktor yang berada di lingkaran penguasa.
Selain itu, dia menilai Presiden Joko Widodo (
Jokowi) tak pernah bersungguh-sungguh akan menyelesaikan jabatan presiden hanya dua periode. Selalu mencari cara untuk melanggengkan kekuasaan.
"Kami ingatkan Pak Jokowi untuk taat azas, jangan menjadi Malinkundang reformasi dan membunuh demokrasi yang melahirkannya," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
