Jakarta: Sikap Presiden Joko Widodo menanggapi keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutuskan penundaan Pemilu 2024 ditunda diapresiasi. Jokowi menyatakan dukungan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengajukan banding.
"Sebagai Presiden, Jokowi tidak boleh mengintervensi putusan hukum, bahkan Jokowi tidak bisa intervensi KPU. Yang bisa dilakukan adalah mendukung KPU untuk melakukan banding atas putusan PN Jakpus, dan itu yang dilakukan Jokowi saat ini," kata Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi di Jakarta, Rabu, 8 Maret 2023.
Sikap Jokowi ini bukti dirinya paham mengenai mekanisme hukum yang berlaku. Bukan dengan kekuasaannya mudah mengintervensi putusan pengadilan. Bahkan dalam berbagai putusan hukum yang melibatkannya, Jokowi mengikuti proses tahapannnya.
"Presiden Jokowi pernah kalah dalam gugatan di kasus polusi udara Jakarta. MA pernah menolak permohonan kasasi Jokowi dalam kasus Karhutla. Yang dilakukan oleh Presiden adalah banding dan melakukan peninjauan kembali, bukan melakukan intervensi ke lembaga yudikatif," jelasnya.
Teddy meminta semua pihak tidak memaksakan Presiden mengintervensi putusan pengadilan. Jokowi mencontohkan seorang kepala negara sekalipun taat dan mengerti aturan main.
"Jangan sampai di satu sisi meminta Presiden tidak intervensi hukum tapi di sisi lainnya ketika tidak setuju putusan pengadilan, lalu meminta Presiden intervensi hukum. Itu namanya barbar, karena ingin menang sendiri," kata Teddy.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara menyikapi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU mengulangi tahapan Pemilu dari awal. Selain itu, ia juga mendukung KPU untuk banding dan menjamin pelaksanaan Pemilu 2024 digelar sesuai jadwal.
"Itu sebuah kontroversi yang menimbulkan pro dan kontra tetapi pemerintah mendukung KPU untuk naik banding," ujar Jokowi saat mengunjungi Kopontren Al-Ittifaq, di Bandung Senin 6, Maret 2023.
Lebih lanjut Jokowi mengatakan, segala persiapan menjelang Pemilu 2024 telah dilakukan. Apalagi, pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk Pemilu.
"Sudah saya sampaikan bolak balik, komitmen pemerintah untuk tahapan Pemilu 2024 ini berjalan dengan baik, penyiapan anggaran juga sudah disiapkan dengan baik," katanya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Jakarta: Sikap
Presiden Joko Widodo menanggapi keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutuskan penundaan Pemilu 2024 ditunda diapresiasi. Jokowi menyatakan dukungan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengajukan banding.
"Sebagai Presiden, Jokowi tidak boleh mengintervensi putusan hukum, bahkan Jokowi tidak bisa intervensi KPU. Yang bisa dilakukan adalah mendukung
KPU untuk melakukan banding atas putusan PN Jakpus, dan itu yang dilakukan Jokowi saat ini," kata Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi di Jakarta, Rabu, 8 Maret 2023.
Sikap Jokowi ini bukti dirinya paham mengenai mekanisme hukum yang berlaku. Bukan dengan kekuasaannya mudah mengintervensi putusan pengadilan. Bahkan dalam berbagai putusan hukum yang melibatkannya, Jokowi mengikuti proses tahapannnya.
"Presiden Jokowi pernah kalah dalam gugatan di kasus polusi udara Jakarta. MA pernah menolak permohonan kasasi Jokowi dalam kasus
Karhutla. Yang dilakukan oleh Presiden adalah banding dan melakukan peninjauan kembali, bukan melakukan intervensi ke lembaga yudikatif," jelasnya.
Teddy meminta semua pihak tidak memaksakan Presiden mengintervensi putusan pengadilan. Jokowi mencontohkan seorang kepala negara sekalipun taat dan mengerti aturan main.
"Jangan sampai di satu sisi meminta Presiden tidak intervensi hukum tapi di sisi lainnya ketika tidak setuju putusan pengadilan, lalu meminta Presiden intervensi hukum. Itu namanya barbar, karena ingin menang sendiri," kata Teddy.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara menyikapi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU mengulangi tahapan Pemilu dari awal. Selain itu, ia juga mendukung KPU untuk banding dan menjamin pelaksanaan Pemilu 2024 digelar sesuai jadwal.
"Itu sebuah kontroversi yang menimbulkan pro dan kontra tetapi pemerintah mendukung KPU untuk naik banding," ujar Jokowi saat mengunjungi Kopontren Al-Ittifaq, di Bandung Senin 6, Maret 2023.
Lebih lanjut Jokowi mengatakan, segala persiapan menjelang Pemilu 2024 telah dilakukan. Apalagi, pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk Pemilu.
"Sudah saya sampaikan bolak balik, komitmen pemerintah untuk tahapan Pemilu 2024 ini berjalan dengan baik, penyiapan anggaran juga sudah disiapkan dengan baik," katanya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WHS)
