medcom.id, Bandung: Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad mengklaim sudah mempersiapkan diri untuk ikut serta memberikan keterangan yang dibutuhkan MK di persidangan PHPU. Hal itu ia nyatakan menjelang persiapan sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan partai politik dan calon anggota perseorangan atau caleg DPD di Mahkamah Konstitusi (MK), yang dimulai pada 23 Mei hingga 30 hari kedepan.
"Bawaslu telah berkomunikasi dengan MK, mempersiapkan diri untuk ikut serta dipersidangan PHPU MK. MK mengatakan keterangan Bawaslu akan sangat diperhatikan, di setiap gugatan yang ditangan hakim MK," kata Ketua Bawaslu Muhammad saat ditemui wartawan di Lembang, Bandung, Kamis (22/5/2014) dini hari.
Ia melanjutkan semua keterangan yang disampaikan oleh Bawaslu sangat berguna untuk menjadi bahan perbandingan bukti-bukti yang dimiliki pengawas pemilu.
Selain itu, dia mengatakan pihaknya sudah mengumpulkan jajaran Bawaslu Provinsi untuk menghadapi PHPU, dalam memberikan keterangan-keterangan terkait dengan hasil pegawasan di setiap daerah. "Kita sudah memiliki Scan C1 dari semua TPS yang ada dan laporan dari teman yang di daerah dan dokumen rekomendasi-rekomendasi yang kita berikan kepada KPU. Sebagai alat keterangan kami nanti di persidangan," pungkasnya.
Dia mengatakan posisi Bawaslu dalam sidang PHPU adalah sebagai pemberi keterangan, jika pemohon atau hakim ingin meminta keterangan panwaslu sebagai saksi tidak serta merta melibatkannya. Karena terdapat mekanisme yang resmi untuk menghadirkan panwaslu sebagai saksi di persidangan PHPU.
"Posisi Bawaslu memberikan keterangan, panwas menjadi saksi tidak bisa serta-merta memberikan kesaksian, ada mekanismenya, pemohon bersurat ke mahkamah, mahkamah sampaikan ke bawaslu. Jadi pengawas bermasalah tidak bisa beri kesaksian," kata dia.
medcom.id, Bandung: Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad mengklaim sudah mempersiapkan diri untuk ikut serta memberikan keterangan yang dibutuhkan MK di persidangan PHPU. Hal itu ia nyatakan menjelang persiapan sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan partai politik dan calon anggota perseorangan atau caleg DPD di Mahkamah Konstitusi (MK), yang dimulai pada 23 Mei hingga 30 hari kedepan.
"Bawaslu telah berkomunikasi dengan MK, mempersiapkan diri untuk ikut serta dipersidangan PHPU MK. MK mengatakan keterangan Bawaslu akan sangat diperhatikan, di setiap gugatan yang ditangan hakim MK," kata Ketua Bawaslu Muhammad saat ditemui wartawan di Lembang, Bandung, Kamis (22/5/2014) dini hari.
Ia melanjutkan semua keterangan yang disampaikan oleh Bawaslu sangat berguna untuk menjadi bahan perbandingan bukti-bukti yang dimiliki pengawas pemilu.
Selain itu, dia mengatakan pihaknya sudah mengumpulkan jajaran Bawaslu Provinsi untuk menghadapi PHPU, dalam memberikan keterangan-keterangan terkait dengan hasil pegawasan di setiap daerah. "Kita sudah memiliki Scan C1 dari semua TPS yang ada dan laporan dari teman yang di daerah dan dokumen rekomendasi-rekomendasi yang kita berikan kepada KPU. Sebagai alat keterangan kami nanti di persidangan," pungkasnya.
Dia mengatakan posisi Bawaslu dalam sidang PHPU adalah sebagai pemberi keterangan, jika pemohon atau hakim ingin meminta keterangan panwaslu sebagai saksi tidak serta merta melibatkannya. Karena terdapat mekanisme yang resmi untuk menghadirkan panwaslu sebagai saksi di persidangan PHPU.
"Posisi Bawaslu memberikan keterangan, panwas menjadi saksi tidak bisa serta-merta memberikan kesaksian, ada mekanismenya, pemohon bersurat ke mahkamah, mahkamah sampaikan ke bawaslu. Jadi pengawas bermasalah tidak bisa beri kesaksian," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(PRI)
