medcom.id, Jakarta: Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar hasil Munas Bali Akbar Tandjung prihatin dengan kepengurusan partai saat ini. Dia bilang, partai pohon beringin itu dalam kondisi terancam.
Akbar menegaskan, satu-satunya cara menyelesaikan perpecahan antar kubu di Partai Golkar adalah dengan menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas). Sebab, lanjut Akbar, ke depan Golkar menghadapi agenda politik yang penting.
"Karena Golkar menghadapi agenda penting. Agenda politik awal 2017, akan ada Pilkada serentak," kata Akbar dalam acara Primetime News Metro TV, Senin (4/1/2015).
Munas, kata politikus senior ini, sesuai aturan di dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Golkar. Bukan pendapat pribadinya.
"Sebagai satuan oraganisasi politik tentu saja mengacu pada aturan yang senantiasa menjadi referensi yang mengikat seperti UU mengenai Parpol dan dan AD ART. Dalam AD-ART mengatakan, dalam keadaan terancam maka bisa dilakukan Munas atau Munaslub," tegas dia.
Namun, konflik dualisme kepemimpinan di tubuh Golkar tidak akan berakhir tapa ada rasa jiwa besar dari para elit. "Tergantung semangat para elit untuk megakhiri ini. Para elit harus berjiwa besar," pungkas dia.
Diberitakan, awal 2016 kepengurusan Partai Golkar vakum setelah Menkum dan HAM Yasonna H. Laoly mencabut SK Kepengurusan DPP Golkar hasil Munas Ancol. Kepengurusan kembali ke Munas Riau sebagaimana putusan MA. Namun, kepengurusan Munas Riau berakhir pada 31 Desember 2015.
Generasi Muda Partai Golkar mendesak partai menggelar munas. Generasi muda partai itu berasal dari kubu Munas Ancol, Munas Bali, dan pihak yang bukan berasal dari kedua kubu.
medcom.id, Jakarta: Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar hasil Munas Bali Akbar Tandjung prihatin dengan kepengurusan partai saat ini. Dia bilang, partai pohon beringin itu dalam kondisi terancam.
Akbar menegaskan, satu-satunya cara menyelesaikan perpecahan antar kubu di Partai Golkar adalah dengan menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas). Sebab, lanjut Akbar, ke depan Golkar menghadapi agenda politik yang penting.
"Karena Golkar menghadapi agenda penting. Agenda politik awal 2017, akan ada Pilkada serentak," kata Akbar dalam acara
Primetime News Metro TV, Senin (4/1/2015).
Munas, kata politikus senior ini, sesuai aturan di dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Golkar. Bukan pendapat pribadinya.
"Sebagai satuan oraganisasi politik tentu saja mengacu pada aturan yang senantiasa menjadi referensi yang mengikat seperti UU mengenai Parpol dan dan AD ART. Dalam AD-ART mengatakan, dalam keadaan terancam maka bisa dilakukan Munas atau Munaslub," tegas dia.
Namun, konflik dualisme kepemimpinan di tubuh Golkar tidak akan berakhir tapa ada rasa jiwa besar dari para elit. "Tergantung semangat para elit untuk megakhiri ini. Para elit harus berjiwa besar," pungkas dia.
Diberitakan, awal 2016 kepengurusan Partai Golkar vakum setelah Menkum dan HAM Yasonna H. Laoly mencabut SK Kepengurusan DPP Golkar hasil Munas Ancol. Kepengurusan kembali ke Munas Riau sebagaimana putusan MA. Namun, kepengurusan Munas Riau berakhir pada 31 Desember 2015.
Generasi Muda Partai Golkar mendesak partai menggelar munas. Generasi muda partai itu berasal dari kubu Munas Ancol, Munas Bali, dan pihak yang bukan berasal dari kedua kubu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DRI)
