medcom.id, Jakarta: Ketua Presidium Penyelamat Partai Golkar Agung Laksono menolak keras keputusan Ical yang menolak Perppu Pilkada. Hal itu kata dia membuat masyarakat tak lagi simpatik.
"Dalam hal ini partai Golkar tidak ingin disebut penghianat karena rakyat mengingat dan tidak ingin disebut tidak konsisten karena kekuasaan itu," kata Agung di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Pusat, Sabtu (6/12/2014).
Mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat itu menilai demokrasi di Indonesia saat ini sudah semakin membaik. Untuk itu, jika Pilkada dikembalikan kepada DPRD justru akan membuat kemunduran demokrasi di Indonesia.
"Kalau kita menyetujui Pilkada lewat DPRD, kita akan mengulang kesalahan-kesalahan yang dulu," ujar dia.
Calon ketua umum Partai Golkar ini tak menampik masih banyaknya kekurangan dalam Pilkada langsung. Namun, ia yakin segala kekurangan dapat diperbaiki agar kedepannya bisa berlangsung lebih baik. Apalagi rakyat menghendaki Pilkada dilakukan secara langsung dipilih oleh rakyat.
"Memang banyak kekurangan dalam Pilkada langsung tapi kita harus memperbaiki bukannya mengembalikan (Pilkada) kepada DPRD," tegas dia.
medcom.id, Jakarta: Ketua Presidium Penyelamat Partai Golkar Agung Laksono menolak keras keputusan Ical yang menolak Perppu Pilkada. Hal itu kata dia membuat masyarakat tak lagi simpatik.
"Dalam hal ini partai Golkar tidak ingin disebut penghianat karena rakyat mengingat dan tidak ingin disebut tidak konsisten karena kekuasaan itu," kata Agung di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Pusat, Sabtu (6/12/2014).
Mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat itu menilai demokrasi di Indonesia saat ini sudah semakin membaik. Untuk itu, jika Pilkada dikembalikan kepada DPRD justru akan membuat kemunduran demokrasi di Indonesia.
"Kalau kita menyetujui Pilkada lewat DPRD, kita akan mengulang kesalahan-kesalahan yang dulu," ujar dia.
Calon ketua umum Partai Golkar ini tak menampik masih banyaknya kekurangan dalam Pilkada langsung. Namun, ia yakin segala kekurangan dapat diperbaiki agar kedepannya bisa berlangsung lebih baik. Apalagi rakyat menghendaki Pilkada dilakukan secara langsung dipilih oleh rakyat.
"Memang banyak kekurangan dalam Pilkada langsung tapi kita harus memperbaiki bukannya mengembalikan (Pilkada) kepada DPRD," tegas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
