medcom.id, Jakarta: Gede Pasek Suardika, senator asal Bali menyebut dasar hukum pelantikan pimpinan baru DPD RI bukan Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2017 yang dicabut Mahkamah Agung. Melainkan, Pasal 58 Tatib Nomor 3 Tahun 2017, yang disepakati dalam rapat paripurna DPD.
"Tatib sudah mengikuti keputusan MA," kata Pasek saat telewicara di acara PrimeTalk, Metro TV, Rabu malam, 5 April 2017.
Menurut dia, pelantikan juga didasarkan atas surat keputusan DPD. Surat tersebut menyebut secara deklaratur masa jabatan pimpinan DPD sebelumnya berakhir per April 2017.
"Ditunjukan Pak Farouq mundur tepat pukul 00.00. Kami ingin sampaikan forum tertinggi lembaga politik itu paripurna," jelasnya.
Oesman Sapta Odang (OSO), Nono Sampono dan Darmayanti Lubis resmi dilantik sebagai pimpinan DPD RI. Pelantikan dipandu langsung oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Suwardi, Selasa 4 April 2017.
Pelantikan ini menimbulkan pro dan kontra. Sebagian pihak menyebut keterpilihan tiga pimpinan tersebut tidak sah, karena MA telah membatalkan Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2017. Sehingga, masa jabatan pimpinan kembali menjadi lima tahun, setelah sebelumnya diganti menjadi 2,5 tahun.
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan
