Semarang: Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan pembentukan empat daerah otonomi baru (DOB) di Papua menjadi cara menyelesaikan sejumlah persoalan di Bumi Cendrawasih. Terutama terkait kesejahteraan dan keamanan.
"Kita ingin layanan kepada masyarakat ini, kalau dulu di Papua itu hanya oleh satu provinsi, kita harapkan pelayanannya akan lebih masif," ujar Ma'ruf disela-sela kunjungan kerja ke Semarang, Jawa Tengah, Jumat, 18 November 2022.
Ma'ruf mengatakan pemerintah telah menuangkan strategi percepatan pembangunan Papua ke dalam Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Namun, sumber daya manusia (SDM) yang akan menjalankan aturan itu juga harus disiapkan.
Saat ini, pemerintah telah melakukan program magang bagi aparatur sipil negara (ASN) Papua. Lebih dari 40 ASN Papua telah ditempatkan di kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah, untuk ditingkatkan kompetensinya hingga akhir Desember 2022.
"Supaya mereka paham dan mereka tahu dan mereka menghayati. (Sebab) paling tidak minimal 80 persen (ASN di Papua) asli Papua, itu paling tidak itu, itu yang sekarang sedang kita lakukan," beber dia.
Semarang: Wakil Presiden (Wapres)
Ma'ruf Amin mengatakan pembentukan empat
daerah otonomi baru (DOB) di
Papua menjadi cara menyelesaikan sejumlah persoalan di Bumi Cendrawasih. Terutama terkait kesejahteraan dan keamanan.
"Kita ingin layanan kepada masyarakat ini, kalau dulu di Papua itu hanya oleh satu provinsi, kita harapkan pelayanannya akan lebih masif," ujar Ma'ruf disela-sela kunjungan kerja ke Semarang, Jawa Tengah, Jumat, 18 November 2022.
Ma'ruf mengatakan pemerintah telah menuangkan strategi percepatan pembangunan Papua ke dalam Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Namun, sumber daya manusia (SDM) yang akan menjalankan aturan itu juga harus disiapkan.
Saat ini, pemerintah telah melakukan program magang bagi aparatur sipil negara (ASN) Papua. Lebih dari 40 ASN Papua telah ditempatkan di kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah, untuk ditingkatkan kompetensinya hingga akhir Desember 2022.
"Supaya mereka paham dan mereka tahu dan mereka menghayati. (Sebab) paling tidak minimal 80 persen (ASN di Papua) asli Papua, itu paling tidak itu, itu yang sekarang sedang kita lakukan," beber dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
