medcom.id, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla santai menanggapi ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Dia ingin kinerja pemerintah tidak hanya dinilai selama enam bulan terakhir.
"Pemerintah tidak bekerja hanya untuk enam bulan, bekerja untuk lima tahun," kata JK di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (20/4/2015).
Dia sadar tidak semua tindakan yang diambil pemerintah dapat menyenangkan seluruh pihak. Kadang, pemerintah harus mengambil kebijakan tidak populer untuk tujuan lebih baik.
JK mengibaratkan mengambil kebijakan tak populer seperti minum obat. Tidak semua orang mau minum obat, tapi hal itu harus dilakukan agar sembuh.
"Tidak semua orang suka minum obat, karena obat juga tidak enak tapi harus dipakai," tandas JK.
Setiap kebijakan itu, seperti obat tentu akan memberikan khasiat nantinya. JK menyebut hasil dari kebijakan itulah yang cukup penting.
Menurut dia, berhasil atau tidak pemerintahan ini baru bisa dilihat setelah lima tahun. "Yang paling penting proses sampai ujung itu, lebih baik daripada sekarang," tandas JK.
Hasil survei Pol-Tracking Institute menggambarkan tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam bidang ekonomi mencapai 66 persen. Publik menyesalkan melonjaknya harga bahan pokok.
Di bidang hukum, tingkat ketidakpuasan publik menyentuh angka 55 persen. Penyebabnya diprediksi karena kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri.
Survei ini melibatkan 1.200 responden di 34 provinsi sejak 23 hingga 30 Maret 2015 menggunakan metode multistage random sampling secara tatap muka.
medcom.id, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla santai menanggapi ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Dia ingin kinerja pemerintah tidak hanya dinilai selama enam bulan terakhir.
"Pemerintah tidak bekerja hanya untuk enam bulan, bekerja untuk lima tahun," kata JK di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (20/4/2015).
Dia sadar tidak semua tindakan yang diambil pemerintah dapat menyenangkan seluruh pihak. Kadang, pemerintah harus mengambil kebijakan tidak populer untuk tujuan lebih baik.
JK mengibaratkan mengambil kebijakan tak populer seperti minum obat. Tidak semua orang mau minum obat, tapi hal itu harus dilakukan agar sembuh.
"Tidak semua orang suka minum obat, karena obat juga tidak enak tapi harus dipakai," tandas JK.
Setiap kebijakan itu, seperti obat tentu akan memberikan khasiat nantinya. JK menyebut hasil dari kebijakan itulah yang cukup penting.
Menurut dia, berhasil atau tidak pemerintahan ini baru bisa dilihat setelah lima tahun. "Yang paling penting proses sampai ujung itu, lebih baik daripada sekarang," tandas JK.
Hasil survei Pol-Tracking Institute menggambarkan tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam bidang ekonomi mencapai 66 persen. Publik menyesalkan melonjaknya harga bahan pokok.
Di bidang hukum, tingkat ketidakpuasan publik menyentuh angka 55 persen. Penyebabnya diprediksi karena kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri.
Survei ini melibatkan 1.200 responden di 34 provinsi sejak 23 hingga 30 Maret 2015 menggunakan metode
multistage random sampling secara tatap muka.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
