Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) membutuhkan dukungan dari DPR hingga pemerintah untuk memperlancar proses tahapan Pemilu 2024. Penyelenggara pemilu meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang dukungan percepatan Pemilu 2024, seperti terkait logistik.
“Inpres guna memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pemilu 2024, kami mohon dukungan dan bantuan DPR dan Pemerintah,” ujar Ketua KPU Hasyim Asy’ari, Rabu, 8 Juni 2022.
KPU juga meminta pemerintah segera mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, organisasi, dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Lalu, Perpres tentang uang kehormatan Anggota KPU, provinsi dan kabupaten/kota, serta tunjangan kinerja bagi pegawai aparatur sipil negara.
“Serta insentif kinerja bagi pegawai pemerintah non pegawai negeri di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU dalam penyelenggaraan tahapan pemilihan umum dan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota,” ucap dia.
Baca: Catat! Ini Alur Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024
Komisi II, Kementerian Dalam Negeri, dan penyelenggara pemilu menggelar rapat dengar pendapat (RDP) beragendakan konsultasi persiapan Pemilu 2024. Pengambil kebijakan menyetujui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Tahapan, Jadwal, dan Program.
KPU telah meminta agar Perpres untuk mendukung tahapan Pemilu 2024 segera turun atau diamini Presiden Joko Widodo. Inpres juga sangat dibutuhkan KPU untuk mendukung seluruh tahapan Pemilu 2024, terutama untuk produksi pengadaan, hingga distribusi.
"Kita sudah sampaikan (kepada Presiden) dan kita butuh Intruksi Presiden (Inpres), mestinya jadi dalam bulan ini," papar Komisioner KPU, Yulianto Sudrajat, dikutip dari Media Indonesia, Selasa, 31 Mei 2022.
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (
KPU) membutuhkan dukungan dari DPR hingga pemerintah untuk memperlancar proses tahapan
Pemilu 2024. Penyelenggara pemilu meminta Presiden Joko Widodo (
Jokowi) segera menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang dukungan percepatan Pemilu 2024, seperti terkait logistik.
“Inpres guna memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pemilu 2024, kami mohon dukungan dan bantuan DPR dan Pemerintah,” ujar Ketua KPU Hasyim Asy’ari, Rabu, 8 Juni 2022.
KPU juga meminta pemerintah segera mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, organisasi, dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Lalu, Perpres tentang uang kehormatan Anggota KPU, provinsi dan kabupaten/kota, serta tunjangan kinerja bagi pegawai aparatur sipil negara.
“Serta insentif kinerja bagi pegawai pemerintah non pegawai negeri di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU dalam penyelenggaraan tahapan pemilihan umum dan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota,” ucap dia.
Baca:
Catat! Ini Alur Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024
Komisi II, Kementerian Dalam Negeri, dan penyelenggara pemilu menggelar rapat dengar pendapat (RDP) beragendakan konsultasi persiapan Pemilu 2024. Pengambil kebijakan menyetujui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Tahapan, Jadwal, dan Program.
KPU telah meminta agar Perpres untuk mendukung tahapan Pemilu 2024 segera turun atau diamini Presiden Joko Widodo. Inpres juga sangat dibutuhkan KPU untuk mendukung seluruh tahapan Pemilu 2024, terutama untuk produksi pengadaan, hingga distribusi.
"Kita sudah sampaikan (kepada Presiden) dan kita butuh Intruksi Presiden (Inpres), mestinya jadi dalam bulan ini," papar Komisioner KPU, Yulianto Sudrajat, dikutip dari Media Indonesia, Selasa, 31 Mei 2022.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
