medcom.id, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang juga Ketua Tim Transisi Partai Golkar menjamin tidak akan ada partai baru pecahan Golkar menyusul konflik dualisme di internal partai berlambang beringin tersebut. Menurut JK proses rekonsiliasi tengah berlangsung.
"Tidak adalah (partai baru). Memangnya gampang apa bikin partai saat ini? (Golkar) tinggal tunggu waktunya saja untuk Munas, (sedang) rekonsiliasi masing-masing pengurus di Pusat dan daerah," kata JK usai membuka Mukernas PMI di Istana Wapres Jakarta dikutip dari Antara, Minggu (31/1/2016).
JK mengungkapkan, proses rekonsiliasi melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) terus dilakukan. Pekan depan, akan diadakan pertemuan sejumlah tokoh Golkar untuk membentuk kepanitiaan Munaslub.
"Mereka lagi mau ketemu minggu depan. Tim Transisi tidak terlibat, hanya melakukan supervisi saja supaya berjalan terbuka, demokratis dan sesuai akidah," ujar JK.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly telah memperpanjang SK Kepengurusan Partai Golkar Munas Riau. Keputusan yang diterbitkan melalui SK Menkumham Nomor M.HH-21.AH.11.01 Tahun 2016 itu, untuk mengakhiri konflik internal yang telah berjalan lebih dari satu tahun terakhir.
Tidak lama masa berlaku SK tersebut. Hanya enam bula saja setelah dikeluarkan. Fungsinya sebagai legal standing penyelenggaraan Munaslub yang rencananya akan digelar paling lambat Juni mendatang.
"Kepengurusan yang disahkan kembali dengan SK ini mempunyai kewenangan untuk membentuk panitia yang akan menyelenggarakan Munas atau Munaslub
sesuai dengan AD/ART Partai Golkar yang demokratis, rekonsiliatif, dan berkeadilan," kata Yasonna dalam kesempatan terpisah.
medcom.id, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang juga Ketua Tim Transisi Partai Golkar menjamin tidak akan ada partai baru pecahan Golkar menyusul konflik dualisme di internal partai berlambang beringin tersebut. Menurut JK proses rekonsiliasi tengah berlangsung.
"Tidak adalah (partai baru). Memangnya gampang apa bikin partai saat ini? (Golkar) tinggal tunggu waktunya saja untuk Munas, (sedang) rekonsiliasi masing-masing pengurus di Pusat dan daerah," kata JK usai membuka Mukernas PMI di Istana Wapres Jakarta dikutip dari Antara, Minggu (31/1/2016).
JK mengungkapkan, proses rekonsiliasi melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) terus dilakukan. Pekan depan, akan diadakan pertemuan sejumlah tokoh Golkar untuk membentuk kepanitiaan Munaslub.
"Mereka lagi mau ketemu minggu depan. Tim Transisi tidak terlibat, hanya melakukan supervisi saja supaya berjalan terbuka, demokratis dan sesuai akidah," ujar JK.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly telah memperpanjang SK Kepengurusan Partai Golkar Munas Riau. Keputusan yang diterbitkan melalui SK Menkumham Nomor M.HH-21.AH.11.01 Tahun 2016 itu, untuk mengakhiri konflik internal yang telah berjalan lebih dari satu tahun terakhir.
Tidak lama masa berlaku SK tersebut. Hanya enam bula saja setelah dikeluarkan. Fungsinya sebagai legal standing penyelenggaraan Munaslub yang rencananya akan digelar paling lambat Juni mendatang.
"Kepengurusan yang disahkan kembali dengan SK ini mempunyai kewenangan untuk membentuk panitia yang akan menyelenggarakan Munas atau Munaslub
sesuai dengan AD/ART Partai Golkar yang demokratis, rekonsiliatif, dan berkeadilan," kata Yasonna dalam kesempatan terpisah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
