medcom.id, Jakarta: Komisi IV mengapresiasi program kerja yang disusun Badan Restorasi Gambut (BRG) pada 2017. Salah satunya terkait pembuatan bridging policy.
"Kami mendukung penerbitan bridging policy dalam bentuk Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan," kata Wakil Ketua Komisi IV Viva Yoga Mauladi dalam keterangan tertulisnya, Senin 3 April 2017.
Politikus PAN itu menjelaskan, bridging policy nantinya bisa dijadikan sebagai payung hukum pemerintah daerah melalui APBN dan APBD. Dengan begitu, upaya restorasi ekosistem gambut Indonesia dapat dipercepat.
Ia meminta pemerintah untuk menambah anggaran BRG melalui dana APBN di tahun berikutnya. Hal itu diperlukan dalam mempercepat tercapainya target restorasi gambut sesuai Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016.
Baca: Jokowi Targetkan Restorasi Lahan Gambut 400 Ha pada 2017
Dalam waktu dekat Komisi IV berencana berkunjung ke lokasi restorasi ekosistem gambut yang dibebani izin usaha pemanfaatan hasil hutan dan perkebunan di wilayah kerja BRG. Sosialisasi masalah perlindungan pelestarian, dan pemanfaatan gambut diharapkan bisa disampaikan secara masif kepada masyarakat.
"Termasuk memasukkan ke dalam materi pendidikan nasional," ungkap Viva.
Selain itu, Komisi IV juga meminta masukan dari BRG terkait konservasi dikawasan gambut. Hal itu dilakukan dalam rangka penyempurnaan naskah akademik dan draf RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/1bVXovQK" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
medcom.id, Jakarta: Komisi IV mengapresiasi program kerja yang disusun Badan Restorasi Gambut (BRG) pada 2017. Salah satunya terkait pembuatan
bridging policy.
"Kami mendukung penerbitan
bridging policy dalam bentuk Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan," kata Wakil Ketua Komisi IV Viva Yoga Mauladi dalam keterangan tertulisnya, Senin 3 April 2017.
Politikus PAN itu menjelaskan,
bridging policy nantinya bisa dijadikan sebagai payung hukum pemerintah daerah melalui APBN dan APBD. Dengan begitu, upaya restorasi ekosistem gambut Indonesia dapat dipercepat.
Ia meminta pemerintah untuk menambah anggaran BRG melalui dana APBN di tahun berikutnya. Hal itu diperlukan dalam mempercepat tercapainya target restorasi gambut sesuai Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016.
Baca: Jokowi Targetkan Restorasi Lahan Gambut 400 Ha pada 2017
Dalam waktu dekat Komisi IV berencana berkunjung ke lokasi restorasi ekosistem gambut yang dibebani izin usaha pemanfaatan hasil hutan dan perkebunan di wilayah kerja BRG. Sosialisasi masalah perlindungan pelestarian, dan pemanfaatan gambut diharapkan bisa disampaikan secara masif kepada masyarakat.
"Termasuk memasukkan ke dalam materi pendidikan nasional," ungkap Viva.
Selain itu, Komisi IV juga meminta masukan dari BRG terkait konservasi dikawasan gambut. Hal itu dilakukan dalam rangka penyempurnaan naskah akademik dan draf RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
