Kejahatan Siber Hingga Radikalisme Tantangan Serius Bagi Pemerintah

Jakarta: Pemerintah diwanti-wanti memperhatikan tiga prioritas kerawanan politik dan keamanan di 2021. Kerawanan itu bisa mengancam persatuan hingga harga diri Indonesia. “(Kerawanan) yang agak serius buat pemerintah adalah kejahatan siber dan digitalisasi, politik identitas, dan radikalisme,” kata dosen ilmu politik dan keamanan dari Universitas Padjajaran, Muradi Clark, dalam diskusi virtual, Sabtu, 2 Januari 2021. Muradi menilai perhatian pada kejahatan siber mendesak lantaran menyangkut pertahanan dan ketahanan negara. Dia mengatakan Indonesia belum punya unit siber mumpuni untuk melawan tindak pidana ini. “Padahal ini menyangkut soal harga diri Indonesia,” ujar dia. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), kata Muradi, memang berperan menjadi sektor pemimpin terkait kejahatan siber. Namun ranah tindak pidana siber merupakan kewenangan polisi. Baca: Pemerintah Diminta Antisipasi 7 Klaster Kerawanan Politik dan Keamanan “Unit siber ada tapi sangat sederhana dan belum bisa jadi problem solver karena masih transisi manual ke digital,” papar Muradi. Dia mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) Kejahatan segera dibahas dan disahkan. Supaya pertahanan siber Indonesia.memiliki dasar hukum yang jelas dan lebih kuat. Muradi menuturkan politik identitas juga menjadi kerawanan jelang pemilihan kepala daerah (pilkada) 2022. Dia berkaca dari polarisasi masyarakat saat Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2017 di DKI Jakarta. Kerawanan berikutnya ialah radikalisme dengan pola baru. Yakni anti media sosial dan anti internet sehingga pergerakannya sulit dilacak. “Ini ditemukan satu atau dua tahun terakhir, dan ini jadi perhatian serius di 2021,” tegas Muradi.