Jakarta: Moeldoko dinilai layak dipecat dari jabatannya sebagai Kepala Staf Presiden (KSP). Sebab, Moeldoko terlibat menyeluruh dalam dinamika politik internal Partai Demokrat.
"Saya memang dari awal sudah konsisten dan sepakat agar yang namanya Moeldoko diberhentikan secara tidak hormat," ujar Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Sarwi Chaniago, dalam program Crosscheck #FromHome by Medcom.id bertajuk 'Terungkap! SBY Tarik Nama, Diganti Demokrat', Minggu, 18 April 2021.
Pangi mengatakan Moeldoko awalnya mengaku tidak pernah terlibat dalam dualisme kepengurusan Partai Demokrat. Namun, langkah politiknya akhirnya terbukti setelah dikukuhkan sebagai ketua umum pada Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatra Utara.
(Baca: Demokrat Ogah Satu Forum, Kubu Moeldoko Disebut Sudah 'Disuntik Mati')
Dia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) serius menghadapi masalah Moeldoko. Hal itu untuk meredam opini keterlibatan Istana dalam dinamika internal Partai Demokrat.
"Ini bentuk agar Presiden tidak terkesan abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan). Presiden sangat profesional, bahwa jabatan yang dipegang (Moeldoko) sebagai KSP itu inti dari Istana," ujar Pangi.
Kepala Negara diusulkan memindahkan Moeldoko ke posisi strategis lain. Sebab, sikap Moeldoko membebankan posisi Jokowi.
"KSP bersentuhan dengan representasi dari pejabat negara, Presiden. KSP orang terukur yang bekerja membantu Presiden bukan malah membebani," ucap Pangi.
Jakarta: Moeldoko dinilai layak dipecat dari jabatannya sebagai Kepala Staf Presiden (KSP). Sebab,
Moeldoko terlibat menyeluruh dalam dinamika politik internal
Partai Demokrat.
"Saya memang dari awal sudah konsisten dan sepakat agar yang namanya Moeldoko diberhentikan secara tidak hormat," ujar Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Sarwi Chaniago, dalam program Crosscheck #FromHome by Medcom.id bertajuk 'Terungkap! SBY Tarik Nama, Diganti Demokrat', Minggu, 18 April 2021.
Pangi mengatakan Moeldoko awalnya mengaku tidak pernah terlibat dalam dualisme kepengurusan Partai Demokrat. Namun, langkah politiknya akhirnya terbukti setelah dikukuhkan sebagai ketua umum pada Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatra Utara.
(Baca:
Demokrat Ogah Satu Forum, Kubu Moeldoko Disebut Sudah 'Disuntik Mati')
Dia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) serius menghadapi masalah Moeldoko. Hal itu untuk meredam opini keterlibatan Istana dalam dinamika internal Partai Demokrat.
"Ini bentuk agar Presiden tidak terkesan
abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan). Presiden sangat profesional, bahwa jabatan yang dipegang (Moeldoko) sebagai KSP itu inti dari Istana," ujar Pangi.
Kepala Negara diusulkan memindahkan Moeldoko ke posisi strategis lain. Sebab, sikap Moeldoko membebankan posisi Jokowi.
"KSP bersentuhan dengan representasi dari pejabat negara, Presiden. KSP orang terukur yang bekerja membantu Presiden bukan malah membebani," ucap Pangi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
