Kemendagri: Pengelola Keuangan Daerah Harus Efisien dan Transparan

Jakarta: Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengatakan pengelolaan keuangan daerah harus sinkron dengan program nasional. Namun, dalam mengelola keuangan daerah, pemerintah daerah (pemda) harus memegang prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. "Tak hanya itu, dalam membangun sinergi dan menyelaraskan program pemda perlu melakukan sejumlah langkah," ujarnya dilansir Media Indonesia, Kamis, 14 April 2022. Baca: Presiden Perintahkan Setiap Daerah Bentuk Tim Penggunaan Barang Dalam Negeri Seperti mengalokasikan anggaran untuk setiap perangkat daerah yang ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan. Upaya ini dilakukan dengan fokus pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). “Jadi bukan (berdasarkan) pemerataan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah),” kata Suhajar. Pemda juga harus mengalokasikan APBD berbasis beban kerja masing-masing perangkat daerah dengan fokus pada pencapaian target pelayanan publik. Seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memiliki visi dan misi fokus pada bidang pendidikan serta kesehatan. "Dengan demikian, perangkat daerah yang menangani urusan tersebut mendapat alokasi APBD yang lebih besar ketimbang lainnya," paparnya. Tak hanya itu, dalam membangun sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, pemda perlu menyusun RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), hingga rancangan APBD yang selaras dengan pembangunan nasional. "Maka penyusunan RPJMD harus sinkron dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)," jelas dia.