medcom.id, Jakarta: Pascarekonsiliasi koalisi di parlemen, PDI Perjuangan kini bersikap melunak. Tadinya, fraksi ini ngotot tak mau menyerahkan susunan nama-nama anggota alat kelengkapan dewan (AKD).
Namun sekarang, PDI Perjuangan telah menyiapkan daftar nama-nama kader yang ditempatkan di setiap AKD. Daftar itu siap diserahkan ke Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Olly Dondokambey mengumumkan penempatan anggota komisi dan badan di DPR dalam rapat fraksi di ruang Bamus, Gedung Kura-kura, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/11/2014).
Hal itu diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah. Diumumkannya susunan AKD bisa diartikan Fraksi PDI Perjuangan siap menyerahkannya ke Sekjen DPR.
"Kita ajukan susunan AKD secara tertulis ke Sekjen," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/11/2014).
Namun demikian, kata Basarah, DPR masih belum bisa bekerja efektif. Itu karena masih menunggu proses revisi UU MPR DPR DPD dan DPRD (MD3) yang tengah dikerjakan Badan Legislasi (Baleg).
"Sehingga dengan demikian, menurut hemat kami DPR baru akan mulai normal bekerja di masa sidang kedua," pungkasnya.
medcom.id, Jakarta: Pascarekonsiliasi koalisi di parlemen, PDI Perjuangan kini bersikap melunak. Tadinya, fraksi ini ngotot tak mau menyerahkan susunan nama-nama anggota alat kelengkapan dewan (AKD).
Namun sekarang, PDI Perjuangan telah menyiapkan daftar nama-nama kader yang ditempatkan di setiap AKD. Daftar itu siap diserahkan ke Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Olly Dondokambey mengumumkan penempatan anggota komisi dan badan di DPR dalam rapat fraksi di ruang Bamus, Gedung Kura-kura, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/11/2014).
Hal itu diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah. Diumumkannya susunan AKD bisa diartikan Fraksi PDI Perjuangan siap menyerahkannya ke Sekjen DPR.
"Kita ajukan susunan AKD secara tertulis ke Sekjen," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/11/2014).
Namun demikian, kata Basarah, DPR masih belum bisa bekerja efektif. Itu karena masih menunggu proses revisi UU MPR DPR DPD dan DPRD (MD3) yang tengah dikerjakan Badan Legislasi (Baleg).
"Sehingga dengan demikian, menurut hemat kami DPR baru akan mulai normal bekerja di masa sidang kedua," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
