medcom.id, Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menolak jika ada yang mengatakan pemerintahan Jokowi-JK mendukung salah satu kubu dalam konflik Partai Golkar. Menkumham menjamin, pihaknya yang punya kewenangan menentukan kepengurusan yang sah, akan bebas intervensi dan bersikap independen.
Yasona juga mengatakan komunikasi dengan dua kubu yang berkonflik juga terus dijalin. Pemerintah akan menganalisis dan mengkaji sebelum memutuskan kubu mana yang sah.
"Saya itu berkomunikasi dengan semua pihak, sahabat saya ini dua-duanya. ini. Pak Priyo teman saya bekas ketua (DPR), Pak ARB (juga berteman), dan Pak Idrus teman saya di komisi II. Pemerintah tidak boleh diskriminatif," ujar Yasona seusai menghadiri penyerahan DIPA TA 2015 di Istana Negara Jl Veteran, Jakarta, Senin (8/12/2014).
Untuk itu, pihaknya akan membentuk tim khusus yang bertugas untuk menganalisis perseteruan di internal Partai Golkar sebelum pengurus mana yang sah. Ia mengaku akan berpatokan kepada peraturan perundang-undangan, juga Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga parpol terkait
"Saya akan bentuk tim dari ditjen AU dan staf khusus untuk menganalisis data-data yang ada. Dasarnya pada ketentuan perundang-undangan, AD dan ART parpol, kan jelas," terang dia
Sebelumnya, Anggota Presidium Penyelamat Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengklaim penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Ancol Jakarta sudah mendapat izin dari pemerintah. Artinya, pemerintah, menurut Priyo, mendukung Munas Jakarta.
"Semua dalam posisi kami harus sampaikan rasa bangga dan senang, karena pemerintah adil. Kalau dari hasil kemarin komunikasi dengan MenkumHAM, dan Menko Polhukam, Tanda-tanda kebaikan sepertinya mengarah ke sini," kata Priyo kemarin.
medcom.id, Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menolak jika ada yang mengatakan pemerintahan Jokowi-JK mendukung salah satu kubu dalam konflik Partai Golkar. Menkumham menjamin, pihaknya yang punya kewenangan menentukan kepengurusan yang sah, akan bebas intervensi dan bersikap independen.
Yasona juga mengatakan komunikasi dengan dua kubu yang berkonflik juga terus dijalin. Pemerintah akan menganalisis dan mengkaji sebelum memutuskan kubu mana yang sah.
"Saya itu berkomunikasi dengan semua pihak, sahabat saya ini dua-duanya. ini. Pak Priyo teman saya bekas ketua (DPR), Pak ARB (juga berteman), dan Pak Idrus teman saya di komisi II. Pemerintah tidak boleh diskriminatif," ujar Yasona seusai menghadiri penyerahan DIPA TA 2015 di Istana Negara Jl Veteran, Jakarta, Senin (8/12/2014).
Untuk itu, pihaknya akan membentuk tim khusus yang bertugas untuk menganalisis perseteruan di internal Partai Golkar sebelum pengurus mana yang sah. Ia mengaku akan berpatokan kepada peraturan perundang-undangan, juga Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga parpol terkait
"Saya akan bentuk tim dari ditjen AU dan staf khusus untuk menganalisis data-data yang ada. Dasarnya pada ketentuan perundang-undangan, AD dan ART parpol, kan jelas," terang dia
Sebelumnya, Anggota Presidium Penyelamat Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengklaim penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Ancol Jakarta sudah mendapat izin dari pemerintah. Artinya, pemerintah, menurut Priyo, mendukung Munas Jakarta.
"Semua dalam posisi kami harus sampaikan rasa bangga dan senang, karena pemerintah adil. Kalau dari hasil kemarin komunikasi dengan MenkumHAM, dan Menko Polhukam, Tanda-tanda kebaikan sepertinya mengarah ke sini," kata Priyo kemarin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
