Jakarta: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menertibkan Barang Milik Negara (BMN). Pemulihan aset dinilai dapat menambah pemasukan negara.
"PKB ikut mendukung (penertiban aset) agar segara dijalankan untuk pemulihan aset sekaligus dapat menambah pemasukan untuk negara. Terkadang MoU sulit dijalankan karena di lapangan masih ada ego sektoral, dan berbelit-belit," kata Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKB Jazilul Fawaid, Minggu, 4 Oktober 2020.
Anggota DPR Fraksi PKB Daniel Johan menyambut baik kerja sama KPK dan Kemensetneg sebagai terobosan dan menjadi contoh. Menurutnya, hal itu penting untuk memperbaiki sistem dan manajemen aset yang ada saat ini agar lebih kuat dan tegas.
"Sehingga nanti bisa berjalan baik dan memberikan kontribusi untuk pemasukan negara secara transparan dan signifikan," ucap Daniel.
Baca: Negara Bisa Sita Aset Jika Pengelolaan Tidak Optimal
Anggota DPR Fraksi PKB Faisol Reza menyebut masih banyak aset BMN yang perlu ditertibkan. "Saya rasa masih banyak aset di luar yang memerlukan upaya sistematis supaya ada kejelasan status hukumnya," kata Faisol.
Seperti diketahui, KPK menemukan masalah dalam pengelolaan sejumlah aset negara, seperti Gelora Bung Karno, TMII dan Pusat Pengelolaan Kompleks (PPK) Kemayoran. Aset senilai Rp571,5 triliun yang dikelola swasta itu dinilai belum dikelola secara optimal.
“Aset-aset milik negara yang menjadi perhatian kami, yaitu aset GBK, TMII, PPK Kemayoran,” kata Kepala Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi Pencegahan Wilayah II KPK Asep Rahmat Suwandha, Rabu, 16 September 2020.
Jakarta: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menertibkan Barang Milik Negara (BMN). Pemulihan aset dinilai dapat menambah pemasukan negara.
"PKB ikut mendukung (penertiban aset) agar segara dijalankan untuk pemulihan aset sekaligus dapat menambah pemasukan untuk negara. Terkadang MoU sulit dijalankan karena di lapangan masih ada ego sektoral, dan berbelit-belit," kata Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKB Jazilul Fawaid, Minggu, 4 Oktober 2020.
Anggota DPR Fraksi PKB Daniel Johan menyambut baik kerja sama KPK dan Kemensetneg sebagai terobosan dan menjadi contoh. Menurutnya, hal itu penting untuk memperbaiki sistem dan
manajemen aset yang ada saat ini agar lebih kuat dan tegas.
"Sehingga nanti bisa berjalan baik dan memberikan kontribusi untuk pemasukan negara secara transparan dan signifikan," ucap Daniel.
Baca:
Negara Bisa Sita Aset Jika Pengelolaan Tidak Optimal
Anggota DPR Fraksi PKB Faisol Reza menyebut masih banyak aset BMN yang perlu ditertibkan. "Saya rasa masih banyak aset di luar yang memerlukan upaya sistematis supaya ada kejelasan status hukumnya," kata Faisol.
Seperti diketahui, KPK menemukan masalah dalam pengelolaan sejumlah aset negara, seperti Gelora Bung Karno, TMII dan Pusat Pengelolaan Kompleks (PPK) Kemayoran. Aset senilai Rp571,5 triliun yang dikelola swasta itu dinilai belum dikelola secara optimal.
“Aset-aset milik negara yang menjadi perhatian kami, yaitu aset GBK, TMII, PPK Kemayoran,” kata Kepala Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi Pencegahan Wilayah II KPK Asep Rahmat Suwandha, Rabu, 16 September 2020.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
