Jakarta: Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP Achmad Baidowi menegaskan partainya tak akan menggelar muktamar islah. Muktamar akan dilaksanakan DPP PPP di bawah kepemimpinan Suharso Monoarfa.
"Tidak ada istilah muktamar islah, yang ada muktamar. Muktamar dilakukan DPP yang diakui negara," kata Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi ditemui usai Mukernas PPP di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Minggu, 15 Desember 2019.
Muktamar akan digelar pada akhir 2020. Baidowi mengajak kubu PPP pimpinan Humphrey Djemat untuk kembali ke kepengurusan yang sah.
"Persoalan ada teman-teman yang masih ada di seberang sana ingin bergabung, silahkan saja bergabung (tetapi) mengikuti aturan main yang ditetapkan organisasi PPP," ujar Baidowi.
Baidowi tak mau berpolemik soal kepengurusan PPP. Dia menegaskan kepengurusan PPP hasil Muktamar Pondok Gede merupakan yang diakui negara. Dengan begitu, agenda politik PPP yang sah berdasarkan keputusan DPP PPP Muktamar Pondok Gede.
"Persoalan ada yang mengaku sebagai ketua umum itu biasa saja. Zaman dulu saja ada yang mengaku nabi palsu. Nabi saja ada yang mengaku palsu, apalagi ketua umum," kata Baidowi.
Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan (PPP) disepakati akan berlangsung setelah proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020. Agenda utama muktamar ialah pemilihan ketua umum partai.
Penetapan waktu dan tempat pelaksanaan muktamar diserahkan kepada DPP PPP. Keputusan diambil dengan mempertimbangkan masukan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP seluruh Indonesia yang disampaikan dalam pemandangan umum di Mukernas V.
Jakarta: Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP Achmad Baidowi menegaskan partainya tak akan menggelar
muktamar islah. Muktamar akan dilaksanakan DPP PPP di bawah kepemimpinan Suharso Monoarfa.
"Tidak ada istilah muktamar islah, yang ada muktamar. Muktamar dilakukan DPP yang diakui negara," kata Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi ditemui usai Mukernas PPP di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Minggu, 15 Desember 2019.
Muktamar akan digelar pada akhir 2020. Baidowi mengajak kubu PPP pimpinan Humphrey Djemat untuk kembali ke kepengurusan yang sah.
"Persoalan ada teman-teman yang masih ada di seberang sana ingin bergabung, silahkan saja bergabung (tetapi) mengikuti aturan main yang ditetapkan organisasi PPP," ujar Baidowi.
Baidowi tak mau berpolemik soal kepengurusan PPP. Dia menegaskan kepengurusan PPP hasil Muktamar Pondok Gede merupakan yang diakui negara. Dengan begitu, agenda politik PPP yang sah berdasarkan keputusan DPP PPP Muktamar Pondok Gede.
"Persoalan ada yang mengaku sebagai ketua umum itu biasa saja. Zaman dulu saja ada yang mengaku nabi palsu. Nabi saja ada yang mengaku palsu, apalagi ketua umum," kata Baidowi.
Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan (PPP) disepakati akan berlangsung setelah proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020. Agenda utama muktamar ialah pemilihan ketua umum partai.
Penetapan waktu dan tempat pelaksanaan muktamar diserahkan kepada DPP PPP. Keputusan diambil dengan mempertimbangkan masukan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP seluruh Indonesia yang disampaikan dalam pemandangan umum di Mukernas V.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(AZF)
