Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) meluncurkan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Sipol ini sebagai instrumen partai politik atau parpol untuk menjadi peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menjelaskan Sipol tidak hanya berguna sebagai instrumen modernisasi tata kelola parpol. Sipol bisa sangat membantu masyarakat untuk mengetahui mana parpol yang kredibel. Artinya, Sipol bisa menajdi sarana efektif dalam pendidikan politik.
"Hampir keseluruhan (data) parpol, siapa saja pengurusnya, di mana kantor atau domisili mereka, terdapat di Sipol. (Artinya, Sipol) bukan hanya menjadi instrumen yang bisa dimanfaatkan parpol, tetapi juga bisa dimanfaatkan oleh publik,” kata Titi dalam program Breaking News, Metro TV, Senin, 1 Agustus 2022.
Mayoritas masyarakat belum memiliki pengetahuan menyeluruh tentang parpol. Dan Sipol hadir untuk memberikan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat agar mereka bisa mencermati parpol.
"Saya yakin mayoritas dari kita itu tidak tahu di mana alamat kantor parpol di daerah kita. Kecuali kalau kita sering melewati kantornya ya,” kata dia.
Dengan Sipol, lanjut Titi, masyarakat diharapkan bisa mengkaji validitas informasi terkait parpol secara terpusat. Agar jika terjadi kegaduhan seperti dualisme ataupun konflik jabatan dalam parpol, publik bisa dengan cermat melihat data yang benar dan tidak benar.
"Manfaat Sipol bukan hanya untuk kepentingan parpol, tapi juga kepentingan pemilih untuk mengetahui eksistensi dan status parpol, serta bagian dari pendidikan politik,” jelas Titi.
Baca: Sipol Syarat Awal Parpol Jadi Peserta Pemilu 2024, Apa Saja yang Dipersiapkan?
Sipol memastikan kerja verifikasi administrasi dan faktual yang lebih valid, lebih akurat, dan mencapai tujuan bersama pemilu. Sipol memastikan tidak membuka celah untuk terjadinya kesalahan maupun kebocoran data.
Sipol memiliki instrumen pengecekan data berbasis nomor induk kependudukan (NIK), kartu tanda penduduk (KTP), dan kartu tanda anggota (KTA). Sistem tersebut bisa mendeteksi kegandaan data pengurus dan kegandaan data anggota lintas tingkatan provinsi, kabupaten/kota, maupun dengan partai lain. (Annisa Ambarwaty)
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) meluncurkan
Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Sipol ini sebagai instrumen partai politik atau parpol untuk menjadi peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menjelaskan Sipol tidak hanya berguna sebagai instrumen modernisasi tata kelola parpol. Sipol bisa sangat membantu masyarakat untuk mengetahui mana parpol yang kredibel. Artinya, Sipol bisa menajdi sarana efektif dalam pendidikan politik.
"Hampir keseluruhan (data) parpol, siapa saja pengurusnya, di mana kantor atau domisili mereka, terdapat di Sipol. (Artinya, Sipol) bukan hanya menjadi instrumen yang bisa dimanfaatkan parpol, tetapi juga bisa dimanfaatkan oleh publik,” kata Titi dalam program Breaking News,
Metro TV, Senin, 1 Agustus 2022.
Mayoritas masyarakat belum memiliki pengetahuan menyeluruh tentang parpol. Dan Sipol hadir untuk memberikan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat agar mereka bisa mencermati parpol.
"Saya yakin mayoritas dari kita itu tidak tahu di mana alamat kantor parpol di daerah kita. Kecuali kalau kita sering melewati kantornya ya,” kata dia.
Dengan Sipol, lanjut Titi, masyarakat diharapkan bisa mengkaji validitas informasi terkait parpol secara terpusat. Agar jika terjadi kegaduhan seperti dualisme ataupun konflik jabatan dalam parpol, publik bisa dengan cermat melihat data yang benar dan tidak benar.
"Manfaat Sipol bukan hanya untuk kepentingan parpol, tapi juga kepentingan pemilih untuk mengetahui eksistensi dan status parpol, serta bagian dari pendidikan politik,” jelas Titi.
Baca:
Sipol Syarat Awal Parpol Jadi Peserta Pemilu 2024, Apa Saja yang Dipersiapkan?
Sipol memastikan kerja verifikasi administrasi dan faktual yang lebih valid, lebih akurat, dan mencapai tujuan bersama pemilu. Sipol memastikan tidak membuka celah untuk terjadinya kesalahan maupun kebocoran data.
Sipol memiliki instrumen pengecekan data berbasis nomor induk kependudukan (NIK), kartu tanda penduduk (KTP), dan kartu tanda anggota (KTA). Sistem tersebut bisa mendeteksi kegandaan data pengurus dan kegandaan data anggota lintas tingkatan provinsi, kabupaten/kota, maupun dengan partai lain.
(Annisa Ambarwaty) Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(UWA)
