Masalah Etika tak Ganjal Arcandra Tahar

medcom.id, Jakarta: Permasalahan etika dinilai bukan ganjalan bagi Arcandra Tahar untuk kembali menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Selama tidak ada masalah hukum, Arcandra dinilai bisa diangkat menjadi pembantu presiden. Pendapat itu disampaikan anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan di DPR RI Arsul Sani. "Kalau kebutuhan lebih besar, sepanjang tidak pelanggaran syarat hukum, buat saya tidak masalah," kata Arsul saat dihubungi, Jumat (14/10/2016). Arsul mengatakan, etika selama ini tidak ada standar yang jelas, berbeda dengan hukum. Keputusan Arcandra bisa jadi menteri atau tidak ada di tangan Presiden Joko Widodo dengan mempertimbangkan kebutuhan negara. Arcandra sempat duduk di Kabinet Kerja sebagai Menteri ESDM. Namun 20 hari berselang, Presiden mencopot jabatan itu dari Arcandra. Ia tersandung kasus dwikewarganegaraan. Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly mengatakan, Arcandra sudah mengajukan permohonan pencabutan status warga negara Amerika Serikat pada 12 Agustus. Pada 15 Agustus, otoritas di AS mengabulkan permohonan Arcandra. Setelah itu, isu Presiden kembali mengangkat Arcandra sebagai menteri ESDM terus bergulir. Kabar terakhir, Presiden akan melantikan Menteri ESDM siang nanti di Istana. Kalau ternyata Arcandra yang ditunjuk menukangi Kementerian ESDM, Arsul menilai bukan masalah selama itu yang dibutuhkan untuk membangun negara. Bila keputusan ini menimbulkan polemik, Arsul menilai itu biasa. "Sisi pandang yang berbeda bagi saya tergantung ukurannya dulu. Kalau ukurannya adalah yang menyangkut hukum, baru kita bisa mempermasalahkan," kata Arsul.