medcom.id, Jakarta: Komisi II DPR RI mengaku sudah sepakat dengan pemerintah soal dua poin dalam revisi Undang-undang Pilkada. Dua poin itu, yakni soal harus mundurnya anggota DPR, DPD, dan DPRD yang maju dalam pilkada, dan syarat dukungan untuk mengusung pasangan calon kepala daerah sebesar 20-25 persen.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy mengatakan, jelang pengesahan revisi UU Pilkada dalam rapat paripurna nanti, tidak ada lagi perdebatan terkait hal tersebut.
"Terhadap dua isu itu, kami dari Komisi II (sudah) sepakat," kata Lukman di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (2/6/2016).
Namun begitu, dua fraksi, Gerindra dan PKS, memiliki dua catatan terkait dua poin itu. Lukman pun mempersilakan kedua fraksi itu membacakan catatannya dalam sidang paripurna.
Sementara itu, Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan, sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku, paripurna akan mencoba mengesahkan RUU Pilkada melalui musyawarah mufakat.
Ilustrasi Paripurna di DPR--MI/Mohamad Irfan.
Tapi, opsi lain tetap terbuka bila perdebatan tak menghasilkan solusi. Sebab, dalam pembahasan tingkat I, enam fraksi di Komisi II menerima seluruh poin yang direvisi, sedangkan empat fraksi sepakat merevisi dengan catatan.
Enam fraksi yang menerima revisi tanpa catatan, yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Hanura, Partai Demokrat, dan PAN. Sementara Partai Gerindra, PKS, PKB, dan PPP menyetujui revisi dengan catatan.
Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman menilai catatan yang diberikan fraksi tak memengaruhi keputusan revisi. Menurut dia, Komisi II DPR RI tetap akan membawa keputusan revisi ini ke sidang paripurna.
Rambe menjamin akan menyampaikan berbagai perdebatan yang terjadi dan menyerahkan keputusan final kepada forum paripurna hari ini.
medcom.id, Jakarta: Komisi II DPR RI mengaku sudah sepakat dengan pemerintah soal dua poin dalam revisi Undang-undang Pilkada. Dua poin itu, yakni soal harus mundurnya anggota DPR, DPD, dan DPRD yang maju dalam pilkada, dan syarat dukungan untuk mengusung pasangan calon kepala daerah sebesar 20-25 persen.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy mengatakan, jelang pengesahan revisi UU Pilkada dalam rapat paripurna nanti, tidak ada lagi perdebatan terkait hal tersebut.
"Terhadap dua isu itu, kami dari Komisi II (sudah) sepakat," kata Lukman di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (2/6/2016).
Namun begitu, dua fraksi, Gerindra dan PKS, memiliki dua catatan terkait dua poin itu. Lukman pun mempersilakan kedua fraksi itu membacakan catatannya dalam sidang paripurna.
Sementara itu, Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan, sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku, paripurna akan mencoba mengesahkan RUU Pilkada melalui musyawarah mufakat.
Ilustrasi Paripurna di DPR--MI/Mohamad Irfan.
Tapi, opsi lain tetap terbuka bila perdebatan tak menghasilkan solusi. Sebab, dalam pembahasan tingkat I, enam fraksi di Komisi II menerima seluruh poin yang direvisi, sedangkan empat fraksi sepakat merevisi dengan catatan.
Enam fraksi yang menerima revisi tanpa catatan, yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Hanura, Partai Demokrat, dan PAN. Sementara Partai Gerindra, PKS, PKB, dan PPP menyetujui revisi dengan catatan.
Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman menilai catatan yang diberikan fraksi tak memengaruhi keputusan revisi. Menurut dia, Komisi II DPR RI tetap akan membawa keputusan revisi ini ke sidang paripurna.
Rambe menjamin akan menyampaikan berbagai perdebatan yang terjadi dan menyerahkan keputusan final kepada forum paripurna hari ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(YDH)
