Jakarta: Menko Maritim Luhut Pandjaitan dianggap arogan dalam menyikapi kritik Ketua Kehormatan PAN Amien Rais terkait sertifikat tanah. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai Luhut seharusnya tak merespons kritik Amien dengan ancaman.
"Menurut saya ini bentuk arogansi kekuasaan," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Maret 2018.
Ia menilai kritik bebas dinyatakan oleh semua pihak dan dijamin oleh konstitusi. Dia bilang tidak boleh ada kritik yang dihadapkan pada suatu ancaman.
Fadli mengimbau agar eksekutif memaknai substansi kritik sebagai bahan introspeksi. "Enggak perlu (mengancam) seperti itu. Itu akan menimbulkan antipati sendiri pada pemerintah," kata Fadli.
Secara terpisah, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menggarisbawahi status pengkritik. Semua orang boleh mengkritisi kebijakan pemerintah, jika dirasa belum tepat dan harus ada yang dibenahi.
Dia menilai posisi Amien dikatakan sama dengan masyarakat biasa yang bisa menyuarakan aspirasi pada pemerintah.
Baca juga: NasDem: Kita Tahu Siapa Amien Rais
"Masa dia punya kesalahan terus tidak boleh mengkritik. Marilah kita berbesar hati, legowo menerima kritikan itu," jelas dia.
Sebelumnya, Amien Rais menilai pembagian sertifikat tanah oleh Jokowi belum bisa menuntaskan permasalahan soal kepemilikan lahan. Dia menyebut itu upaya menipu.
"Ini pengibulan, waspada. Bagi-bagi sertifikat tanah sekian hektare, tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu, seolah dibiarkan," ujar Amien dalam sebuah diskusi.
Baca juga: Istana Anggap Komentar Amien Rais tak Jelas
Pernyataan itu dibalas Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Dia bilang bakal membongkar dosa Amien.
Jakarta: Menko Maritim Luhut Pandjaitan dianggap arogan dalam menyikapi kritik Ketua Kehormatan PAN Amien Rais terkait sertifikat tanah. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai Luhut seharusnya tak merespons kritik Amien dengan ancaman.
"Menurut saya ini bentuk arogansi kekuasaan," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Maret 2018.
Ia menilai kritik bebas dinyatakan oleh semua pihak dan dijamin oleh konstitusi. Dia bilang tidak boleh ada kritik yang dihadapkan pada suatu ancaman.
Fadli mengimbau agar eksekutif memaknai substansi kritik sebagai bahan introspeksi. "Enggak perlu (mengancam) seperti itu. Itu akan menimbulkan antipati sendiri pada pemerintah," kata Fadli.
Secara terpisah, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menggarisbawahi status pengkritik. Semua orang boleh mengkritisi kebijakan pemerintah, jika dirasa belum tepat dan harus ada yang dibenahi.
Dia menilai posisi Amien dikatakan sama dengan masyarakat biasa yang bisa menyuarakan aspirasi pada pemerintah.
Baca juga: NasDem: Kita Tahu Siapa Amien Rais
"Masa dia punya kesalahan terus tidak boleh mengkritik. Marilah kita berbesar hati, legowo menerima kritikan itu," jelas dia.
Sebelumnya, Amien Rais menilai pembagian sertifikat tanah oleh Jokowi belum bisa menuntaskan permasalahan soal kepemilikan lahan. Dia menyebut itu upaya menipu.
"Ini pengibulan, waspada. Bagi-bagi sertifikat tanah sekian hektare, tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu, seolah dibiarkan," ujar Amien dalam sebuah diskusi.
Baca juga: Istana Anggap Komentar Amien Rais tak Jelas
Pernyataan itu dibalas Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Dia bilang bakal membongkar dosa Amien.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SCI)
