medcom.id, Jakarta: Politikus PDI Perjuangan Dwi Ria Latifa menilai kegaduhan para menteri meruntuhkan kewibawaan presiden dan negara. Menurut dia, perdebatan antar menteri harusnya hanya terjadi di ruang tertutup.
"Ketika beliau dipilih membantu presiden, selayaknya menunjang kerja presiden. Tidak harus bersaling berseteru," kata Dwi dalam sebuah diskusi Polemik di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (5/3/2016).
Menurut dia, perdebatan sebagai hal yang wajar. Terlebih, saat pengambilan suatu kebijakan yang berdampak pada banyak orang. Namun, perdebatan itu seharusnya tidak diumbar ke hadapan publik.
"Kalau debat gebrak meja sekalipun untuk kepentingan rakyat, silakan lakukan itu. Kalau perlu di hadapan presiden. Gontok-gontokan," ujar Dwi.
Anggota Komisi III DPR RI ini pun meminta Presiden Jokowi untuk bersikap tegas. Memang benar, kata Dwi, Jokowi bukanlah ketua umum sebuah partai. Namun, pengalaman memimpin hampir 1,5 tahun menjadi presiden, harusnya Jokowi tidak lama mengambil keputusan. Apalagi hanya untuk menenangkan menteri yang saling bertikai.
"Bagaimana pun presiden harus cepat dan tegas memberikan teguran kepada menterinya agar tidak gaduh. Jangan sampai dibiarkan. Kalau ada kegaduhan di internal itu tidak produktif untuk kerja, kerja dan kerja," tandas dia.
medcom.id, Jakarta: Politikus PDI Perjuangan Dwi Ria Latifa menilai kegaduhan para menteri meruntuhkan kewibawaan presiden dan negara. Menurut dia, perdebatan antar menteri harusnya hanya terjadi di ruang tertutup.
"Ketika beliau dipilih membantu presiden, selayaknya menunjang kerja presiden. Tidak harus bersaling berseteru," kata Dwi dalam sebuah diskusi Polemik di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (5/3/2016).
Menurut dia, perdebatan sebagai hal yang wajar. Terlebih, saat pengambilan suatu kebijakan yang berdampak pada banyak orang. Namun, perdebatan itu seharusnya tidak diumbar ke hadapan publik.
"Kalau debat gebrak meja sekalipun untuk kepentingan rakyat, silakan lakukan itu. Kalau perlu di hadapan presiden. Gontok-gontokan," ujar Dwi.
Anggota Komisi III DPR RI ini pun meminta Presiden Jokowi untuk bersikap tegas. Memang benar, kata Dwi, Jokowi bukanlah ketua umum sebuah partai. Namun, pengalaman memimpin hampir 1,5 tahun menjadi presiden, harusnya Jokowi tidak lama mengambil keputusan. Apalagi hanya untuk menenangkan menteri yang saling bertikai.
"Bagaimana pun presiden harus cepat dan tegas memberikan teguran kepada menterinya agar tidak gaduh. Jangan sampai dibiarkan. Kalau ada kegaduhan di internal itu tidak produktif untuk kerja, kerja dan kerja," tandas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(AZF)
