medcom.id, Jakarta: Fraksi-fraksi di DPR meminta semua anggota mereka hadir pada Rapat Paripurna DPR terkait dengan rencana pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu pada hari ini. Arahan langsung dilontarkan para pimpinan fraksi.
Anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi PPP Ahmad Baidowi, misalnya, mengaku mendapat arahan dari pimpinan fraksi agar tidak meninggalkan Jakarta untuk menghadiri pengambilan keputusan tingkat II RUU tersebut.
"Waktu rapat paripurna, semua anggota wajib hadir ke DPR, termasuk saya sebagai Sekretaris SC Mukernas II," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto menyatakan ada sanksi bagi anggota yang diketahui tidak hadir tanpa alasan yang jelas. "Anggota kita ada 109 orang, tapi yang sudah bertugas kan jadi 106. Mengumpulkan 106 juga tidak mudah. Jadi, (rapat) ini pastikan mereka semua hadir," ujar Utut.
Lima isu krusial yang tersisa dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu dan akan dibawa ke rapat paripurna itu ialah ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), ambang batas parlemen, alokasi kursi per dapil, sistem pemilu, dan metode konversi suara.
Politikus PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari meyakini mayoritas bakal memilih angka ambang batas pencalonan presiden 20% jika nasib RUU Pemilu harus diputuskan lewat voting.
"Kalau hitungan di atas kertas, 20% harusnya menang. Mudah-mudahan tidak ada yang bolos," ujar Eva dalam diskusi di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta, kemarin.
Opsi presidential threshold 20% itu didukung partai koalisi pemerintah, yaitu PDI Per-juangan (109 suara), Golkar (91 suara), NasDem (35 suara), PPP (39 suara), dan Hanura (16 suara). Total 290 suara.
Opsi 0% diusung Gerindra (73 suara), Demokrat (61 suara), dan PKS (40 suara). Total 174 suara.
Adapun opsi jalan tengah atau 10% diusung PAN (49 suara) dan PKB (47 suara). Total 96 suara.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/9K5j6WBN" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
medcom.id, Jakarta: Fraksi-fraksi di DPR meminta semua anggota mereka hadir pada Rapat Paripurna DPR terkait dengan rencana pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu pada hari ini. Arahan langsung dilontarkan para pimpinan fraksi.
Anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi PPP Ahmad Baidowi, misalnya, mengaku mendapat arahan dari pimpinan fraksi agar tidak meninggalkan Jakarta untuk menghadiri pengambilan keputusan tingkat II RUU tersebut.
"Waktu rapat paripurna, semua anggota wajib hadir ke DPR, termasuk saya sebagai Sekretaris SC Mukernas II," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto menyatakan ada sanksi bagi anggota yang diketahui tidak hadir tanpa alasan yang jelas. "Anggota kita ada 109 orang, tapi yang sudah bertugas kan jadi 106. Mengumpulkan 106 juga tidak mudah. Jadi, (rapat) ini pastikan mereka semua hadir," ujar Utut.
Lima isu krusial yang tersisa dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu dan akan dibawa ke rapat paripurna itu ialah ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), ambang batas parlemen, alokasi kursi per dapil, sistem pemilu, dan metode konversi suara.
.jpg)
Politikus PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari meyakini mayoritas bakal memilih angka ambang batas pencalonan presiden 20% jika nasib RUU Pemilu harus diputuskan lewat voting.
"Kalau hitungan di atas kertas, 20% harusnya menang. Mudah-mudahan tidak ada yang bolos," ujar Eva dalam diskusi di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta, kemarin.
Opsi presidential threshold 20% itu didukung partai koalisi pemerintah, yaitu PDI Per-juangan (109 suara), Golkar (91 suara), NasDem (35 suara), PPP (39 suara), dan Hanura (16 suara). Total 290 suara.
Opsi 0% diusung Gerindra (73 suara), Demokrat (61 suara), dan PKS (40 suara). Total 174 suara.
Adapun opsi jalan tengah atau 10% diusung PAN (49 suara) dan PKB (47 suara). Total 96 suara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
