medcom.id, Jakarta: Presiden Jokowi memberi belasan pekerjaan rumah (PR) terhadap Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut mengatakan, PR itu berkaitan dengan tindak lanjut persoalan kemaritiman di Indonesia.
"Beliau memberikan hampir 15 poin yang saya harus tindak lanjuti," kata Luhut seusai menghadap Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta (29/7/2016).
Dalam 15 poin itu, Presiden menekankan soal penyelesaian masalah reklamasi. Penghentian reklamasi Pulau G masih menemui kendala antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta.
"Iya, pasti satu (reklamasi). Banyak masalah lain yang harus diselesaikan. Intinya begini, kita hidup ini pasti menghadapi masalah yang bisa timbul sekarang, bisa timbul ke depan," tuturnya.
Menteri Kemaritiman dan Sumber Daya hasil perombakan atau reshuffle Kabinet Kerja Jilid II Luhut Binsar Pandjaitan seusai acara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/7/2016). Foto: MI/Panca Syurkani
Meski demikian, mantan Menko Polhukam ini enggan memerinci belasan arahan yang diinstruksikan Presiden. Luhut bilang, tak elok menjabarkan tugas-tugas itu sebelum bertemu dan memberikan arahan serupa kepada kementerian yang berada di bawah koordinasinya.
"Saya belum bicara dengan staf saya, terus nanti bicara dengan kalian, nanti mau bicara apa lagi. Biar saya bicara di kantor saya dulu, nanti baru saya beri tahu. Tapi intinya adalah Presiden mau saya sebagai Menko Maritim menyelesaikan atau mewujudkan ide besar beliau mengenai masalah kemaritiman itu," kata dia.
Luhut digeser dari Menko Polhukam ke Menko Kemaritiman menggantikan Rizal Ramli dalam reshuffle jilid II Kabinet Kerja. Luhut sudah dua kali berpindah pos pada pemerintahan Jokowi.
Di awal pemerintahan Jokowi, Luhut pertama kali ditempatkan sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Selang setahun kemudian dia dipindah menjadi Menko Polhukam, menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno. Kini Luhut kembali dipindah menjadi Menko Kemaritiman.
medcom.id, Jakarta: Presiden Jokowi memberi belasan pekerjaan rumah (PR) terhadap Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut mengatakan, PR itu berkaitan dengan tindak lanjut persoalan kemaritiman di Indonesia.
"Beliau memberikan hampir 15 poin yang saya harus tindak lanjuti," kata Luhut seusai menghadap Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta (29/7/2016).
Dalam 15 poin itu, Presiden menekankan soal penyelesaian masalah reklamasi. Penghentian reklamasi Pulau G masih menemui kendala antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta.
"Iya, pasti satu (reklamasi). Banyak masalah lain yang harus diselesaikan. Intinya begini, kita hidup ini pasti menghadapi masalah yang bisa timbul sekarang, bisa timbul ke depan," tuturnya.
.jpg)
Menteri Kemaritiman dan Sumber Daya hasil perombakan atau reshuffle Kabinet Kerja Jilid II Luhut Binsar Pandjaitan seusai acara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/7/2016). Foto: MI/Panca Syurkani
Meski demikian, mantan Menko Polhukam ini enggan memerinci belasan arahan yang diinstruksikan Presiden. Luhut bilang, tak elok menjabarkan tugas-tugas itu sebelum bertemu dan memberikan arahan serupa kepada kementerian yang berada di bawah koordinasinya.
"Saya belum bicara dengan staf saya, terus nanti bicara dengan kalian, nanti mau bicara apa lagi. Biar saya bicara di kantor saya dulu, nanti baru saya beri tahu. Tapi intinya adalah Presiden mau saya sebagai Menko Maritim menyelesaikan atau mewujudkan ide besar beliau mengenai masalah kemaritiman itu," kata dia.
Luhut digeser dari Menko Polhukam ke Menko Kemaritiman menggantikan Rizal Ramli dalam
reshuffle jilid II Kabinet Kerja. Luhut sudah dua kali berpindah pos pada pemerintahan Jokowi.
Di awal pemerintahan Jokowi, Luhut pertama kali ditempatkan sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Selang setahun kemudian dia dipindah menjadi Menko Polhukam, menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno. Kini Luhut kembali dipindah menjadi Menko Kemaritiman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
