medcom.id, Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo optimistis kontrak pengadaan blangko untuk Kartu Tanda Penduduk berbasikan elektronik (KTP-el) diteken pada April 2017. Selama ini kontrak pengadaan blangko terganjal harga.
"Kita pelan-pelan karena mau lebih detail, tapi kita optimis April ini mau kontrak," ujar Tjahjo usai acara hasil local budget FITRA di Hotel Aryaduta, Jakarta 16 Maret 2017.
Menurut Tjahjo, penentuan harga harus melibatkan dan diaudit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sebagai probity audit atau pengaudit independen.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan harga blangko KTP-el Rp5.375 per keping. Sementara saat ini, tender bahan dasar KTP-el yang dimenangkan PT Pura Barutama untuk kebutuhan 7 juta blangko berada diangka Rp92 miliar. Sehingga perlu dikaji lebih lanjut oleh auditor independen.
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh, menyatakan, pihaknya belum bisa melakukan kontrak karena masih menunggu audit.
Ia pribadi berpandangan, angka yang disebut lembaga antirasywah kemungkinan tak relevan dengan kondisi sekarang. Harga satuan blangko Rp5.375 adalah saat tender pada 2011 lalu, sehingga perlu ditelaah lagi melalui audit.
"Prinsipnya kita masih menunggu (audit). Sekarang tahun 2017, sudah 6 tahun lalu. Pasti tidak lah, kan sudah selisih 6 tahun," kata Zudan. (Adin Azhar)
medcom.id, Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo optimistis kontrak pengadaan blangko untuk Kartu Tanda Penduduk berbasikan elektronik (KTP-el) diteken pada April 2017. Selama ini kontrak pengadaan blangko terganjal harga.
"Kita pelan-pelan karena mau lebih detail, tapi kita optimis April ini mau kontrak," ujar Tjahjo usai acara hasil local budget FITRA di Hotel Aryaduta, Jakarta 16 Maret 2017.
Menurut Tjahjo, penentuan harga harus melibatkan dan diaudit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sebagai probity audit atau pengaudit independen.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan harga blangko KTP-el Rp5.375 per keping. Sementara saat ini, tender bahan dasar KTP-el yang dimenangkan PT Pura Barutama untuk kebutuhan 7 juta blangko berada diangka Rp92 miliar. Sehingga perlu dikaji lebih lanjut oleh auditor independen.
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh, menyatakan, pihaknya belum bisa melakukan kontrak karena masih menunggu audit.
Ia pribadi berpandangan, angka yang disebut lembaga antirasywah kemungkinan tak relevan dengan kondisi sekarang. Harga satuan blangko Rp5.375 adalah saat tender pada 2011 lalu, sehingga perlu ditelaah lagi melalui audit.
"Prinsipnya kita masih menunggu (audit). Sekarang tahun 2017, sudah 6 tahun lalu. Pasti tidak lah, kan sudah selisih 6 tahun," kata Zudan. (
Adin Azhar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(MBM)
