medcom.id, Jakarta: Beberapa fraksi di Parlemen berencana menggunakan hak interpelasi terkait kebijakan Presiden Joko Widodo menaikkan harga BBM bersubsidi. Fraksi PDI Perjuangan mengaku tak mempermasalahkan rencana fraksi yang mayoritas berasal dari Koalisi Merah Putih (KMP) itu.
Namun sebelum hak interpelasi itu benar-benar direalisasikan, Fraksi pendukung pemerintah ini akan menjelaskan ke fraksi-fraksi lain soal alasan dan faktor-faktor yang membuat harga BBM bersubsidi mesti dinaikkan.
"Kami akan menjelaskan kepada teman-teman sebisa mungkin, mengapa pemerintah menaikkan BBM, akan kami sampaikan. Tapi kalau belum bisa diterima dan mau bertanya langsung kepada pemerintah, silakan saja. Pak Wapres Jusuf Kalla saya dengar mau menjelaskan," kata Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan di MPR TB Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/11/2014).
Hasanuddin menegaskan, hak interpelasi, hak bertanya dan hak menyatakan pendapat melekat pada dewan. Sama sekali bukan hal yang mengkhawatirkan jika anggota DPR ingin menggunakan hak konstitusionalnya itu.
Namun, TB tak mau berprasangka buruk jika hak-hak yang digunakan akan mengarah pada impeachment terhadap Jokowi.
"Saya enggak mau suudzon. Dalam dinamika politik, biasa itu," tambahnya.
medcom.id, Jakarta: Beberapa fraksi di Parlemen berencana menggunakan hak interpelasi terkait kebijakan Presiden Joko Widodo menaikkan harga BBM bersubsidi. Fraksi PDI Perjuangan mengaku tak mempermasalahkan rencana fraksi yang mayoritas berasal dari Koalisi Merah Putih (KMP) itu.
Namun sebelum hak interpelasi itu benar-benar direalisasikan, Fraksi pendukung pemerintah ini akan menjelaskan ke fraksi-fraksi lain soal alasan dan faktor-faktor yang membuat harga BBM bersubsidi mesti dinaikkan.
"Kami akan menjelaskan kepada teman-teman sebisa mungkin, mengapa pemerintah menaikkan BBM, akan kami sampaikan. Tapi kalau belum bisa diterima dan mau bertanya langsung kepada pemerintah, silakan saja. Pak Wapres Jusuf Kalla saya dengar mau menjelaskan," kata Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan di MPR TB Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/11/2014).
Hasanuddin menegaskan, hak interpelasi, hak bertanya dan hak menyatakan pendapat melekat pada dewan. Sama sekali bukan hal yang mengkhawatirkan jika anggota DPR ingin menggunakan hak konstitusionalnya itu.
Namun, TB tak mau berprasangka buruk jika hak-hak yang digunakan akan mengarah pada impeachment terhadap Jokowi.
"Saya enggak mau suudzon. Dalam dinamika politik, biasa itu," tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
