Jakarta: Presiden Joko Widodo ogah merespons usulan pembangunan gedung DPD RI. Usulan dikemukakan Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (Oso) dalam acara Sarasehan Nasional DPD RI Tahun 2017.
Oso mengatakan, DPD hingga kini belum memiliki gedung sendiri. Padahal, kinerja DPD dinilai akan lebih optimal jika didukung infrastruktur yang lebih baik.
Namun, Presiden justru menyerahkan semuanya kepada Oso. "Tanyakan ke Pak Ketua DPD," kata Jokowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 17 November 2017.
Saat ditanya soal pendanaan dan koordinasi dalam pembangunan gedung tersebut, Jokowi kembali mengelak, "Itu wilayah DPD."
Sebelumnya, Oso panjang lebar dan detail menjelaskan tugas pokok, fungsi, dan wewenang DPD. Ia menuturkan kinerja DPD akan lebih optimal jika didukung infrastruktur yang lebih baik.
"DPD diakui banyak berperan dalam mendampingi daerah, melaksanakan otonomi daerah tapi dalam kajiannya disimpulkan pelaksanaan kewajiban konsitusional DPD itu masih belum optimal," jelas Oso.
Oso kemudian meminta ada gedung yang bisa digunakan bersama-sama membahas otonomi daerah. Mulai besaran dana daerah hingga perencanaan masing masing daerah.
"Disarankan supaya DPD bersama pemerintah secara bilateral untuk membahas dan memutuskan besaran dan kriteria dana transfer daerah, sebelum disatukan jadi UU APBN," ucap Oso.
Jakarta: Presiden Joko Widodo ogah merespons usulan pembangunan gedung DPD RI. Usulan dikemukakan Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (Oso) dalam acara Sarasehan Nasional DPD RI Tahun 2017.
Oso mengatakan, DPD hingga kini belum memiliki gedung sendiri. Padahal, kinerja DPD dinilai akan lebih optimal jika didukung infrastruktur yang lebih baik.
Namun, Presiden justru menyerahkan semuanya kepada Oso. "Tanyakan ke Pak Ketua DPD," kata Jokowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 17 November 2017.
Saat ditanya soal pendanaan dan koordinasi dalam pembangunan gedung tersebut, Jokowi kembali mengelak, "Itu wilayah DPD."
Sebelumnya, Oso panjang lebar dan detail menjelaskan tugas pokok, fungsi, dan wewenang DPD. Ia menuturkan kinerja DPD akan lebih optimal jika didukung infrastruktur yang lebih baik.
"DPD diakui banyak berperan dalam mendampingi daerah, melaksanakan otonomi daerah tapi dalam kajiannya disimpulkan pelaksanaan kewajiban konsitusional DPD itu masih belum optimal," jelas Oso.
Oso kemudian meminta ada gedung yang bisa digunakan bersama-sama membahas otonomi daerah. Mulai besaran dana daerah hingga perencanaan masing masing daerah.
"Disarankan supaya DPD bersama pemerintah secara bilateral untuk membahas dan memutuskan besaran dan kriteria dana transfer daerah, sebelum disatukan jadi UU APBN," ucap Oso.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
