Jabatan Gubernur Dinilai Masih Diperlukan untuk Bantu Kerja Presiden

Jakarta: Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi menilai jabatan gubernur sangat membantu dalam mengimplementasikan program-program Presiden ke tingkat yang lebih bawah. Jabatan gubernur tak ubahnya sebuah hirarki dalam organisasi atau perusahaan.
 
"Ibarat dalam sebuah perusahaan, Presiden itu direktur utama, direktur adalah menteri, manajer adalah gubernur dan bupati/wali kota adalah para kepala divisi. Jika peran manajer dihapus, apa yang akan terjadi? Setiap divisi akan bentrok, karena tidak ada peran manajer dalam me-manage antar divisi," kata Teddy di Jakarta, Rabu, 1 Februari 2023.
 
Dari ratusan jumlah bupati/wali kota tidak mungkin secara teknis langsung diatur sendiri oleh seorang Presiden melalui menterinya. Pasalnya, tugas Presiden dan menteri mengurus banyak sektor.
"Tentu akan timpang, akan banyak tabrakan sana-sini, maka perlu adanya gubernur yang me-manage setiap provinsi," kata Teddy.
 

Baca: Usul Pemilihan Langsung Hanya Pilpres dan Pilbup, Muhaimin: Jabatan Gubernur Dihapus

Kata Teddy, hirarki kepemimpinan ini, tentu saja hal ini tidak hanya berlaku di negara atau perusahaan, juga termasuk dalam organisasi seperti partai politik. Tidak mungkin ketua umum parpol langsung mengatur DPC-DPC di seluruh Indonesia karena menghapus seluruh DPW.
 
"Jadi apakah jabatan gubernur masih diperlukan? Jawabannya adalah, tentu para para negarawan, para pimpinan dan para ahli tata negara kita dahulu tidak membuat hal ini dengan dengan cara asal-asalan," jelas Teddy.
 
Sebelumnya, Ketua Umum Partai kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyampaikan sejumlah pertimbangan mengusulkan pemilihan langsung gubernur dihapus. Salah satunya, politik Indonesia yang membuat kompetisi tak berhenti dan biaya politik yang mahal.
 
"Ini sistem yang melelahkan, di mana pemilu yang pragmatis bahwa uang yang menentukan banyak hal dalam perilaku pemilu," ungkap dia.
 
Makanya, lanjut dia, pemilih langsung tingkat gubernur perlu ditiadakan karena melelahkan. Jika perlu, posisi gubernur dihapus dari sistem pemerintahan di Indonesia. 
 
"Kalau perlu nanti gubernur pun enggak ada lagi karena tidak terlalu fungsional dalam jejaring pemerintahan. Banyak sekali evaluasi," ujar dia.  
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id