Jakarta: Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali mengingatkan, setiap wakil rakyat perlu kritis melihat rancangan anggaran pendapatan dan belanja baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebab, anggaran tersebut asal muasalnya muncul dari rakyat.
"Karena ini (anggaran pendapatan dan belanja) uang rakyat yang diperoleh dari pajak dan berbagai sumber dari rakyat. Tentu kita tidak boleh menggunakan dengan sembarangan dan sembrono," kata Zainudin di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu 23 November 2017.
Sebelumnya, RAPBD DKI Jakarta 2018 menuai polemik. Anggaran belanja daerah melonjak dibanding usulan.
Zainudin sepakat baik Pemprov DKI maupun DPRD bisa cermat sebelum melakukan pengesahan anggaran tersebut. Terlebih, kata dia, pos belanja seperti kehadiran Tim Gubenur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) menjadi bahan sorotan publik.
Banyak kalangan menilai tim terebut tidak efisien dan abai terhadap kebutuhan masyarakat. Salah satu yang mencuat adalah menggelembungnya dana operasional TGUPP dari usulan Rp2,35 miliar menjadi Rp28,5 miliar.
"Tidak ada sorotan publik saja itu menjadi kewajiban kita (agar lebih cermat) apalagi ditambah dengan adanya sorotan publik. Saya kira menjadi penambah kehati-hatian," ucap Zainudin.
Jakarta: Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali mengingatkan, setiap wakil rakyat perlu kritis melihat rancangan anggaran pendapatan dan belanja baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebab, anggaran tersebut asal muasalnya muncul dari rakyat.
"Karena ini (anggaran pendapatan dan belanja) uang rakyat yang diperoleh dari pajak dan berbagai sumber dari rakyat. Tentu kita tidak boleh menggunakan dengan sembarangan dan sembrono," kata Zainudin di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu 23 November 2017.
Sebelumnya, RAPBD DKI Jakarta 2018 menuai polemik. Anggaran belanja daerah melonjak dibanding usulan.
Zainudin sepakat baik Pemprov DKI maupun DPRD bisa cermat sebelum melakukan pengesahan anggaran tersebut. Terlebih, kata dia, pos belanja seperti kehadiran Tim Gubenur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) menjadi bahan sorotan publik.
Banyak kalangan menilai tim terebut tidak efisien dan abai terhadap kebutuhan masyarakat. Salah satu yang mencuat adalah menggelembungnya dana operasional TGUPP dari usulan Rp2,35 miliar menjadi Rp28,5 miliar.
"Tidak ada sorotan publik saja itu menjadi kewajiban kita (agar lebih cermat) apalagi ditambah dengan adanya sorotan publik. Saya kira menjadi penambah kehati-hatian," ucap Zainudin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
