Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ingin pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap pada 2024. Dia ingin semua pihak konsisten menjalankan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pilkada.
"Kami kira kita harus konsisten, Undang-undang ini kita ikuti, kita jalankan, untuk pilkada tetap dilaksanakan di tahun 2024," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 15 Maret 2021.
Tito menilai polemik penentuan waktu pilkada perlu disetop. Menurutnya, pilkada pada 2024 perlu dicoba sebelum diributkan.
"Nanti kita bisa revisi setelah kita laksanakan. Bukan sebelum kita laksanakan," ujar Tito.
Baca: Penundaan Revisi UU Pemilu Dinilai Berisiko untuk Pemilu 2024
Tito meminta para wakil rakyat konsisten. Menurut dia, para wakil rakyat tidak ada yang komplain saat pilkada dijalankan pada 2024 sebelum dia menjabat menteri.
"Saya belum jadi Mendagri tapi dapat informasi dari staf dan juga dari rekan-rekan di DPR, fraksi-fraksi saat itu tidak ada satu pun yang menolak untuk melaksanakan pilkada dilaksanakan serentak di tahun 2024. Sembilan fraksi bulat," kata Tito.
Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ingin pelaksanaan pemilihan kepala daerah (
pilkada) tetap pada 2024. Dia ingin semua pihak konsisten menjalankan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pilkada.
"Kami kira kita harus konsisten, Undang-undang ini kita ikuti, kita jalankan, untuk pilkada tetap dilaksanakan di tahun 2024," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 15 Maret 2021.
Tito menilai polemik penentuan waktu pilkada perlu disetop. Menurutnya, pilkada pada 2024 perlu dicoba sebelum diributkan.
"Nanti kita bisa revisi setelah kita laksanakan. Bukan sebelum kita laksanakan," ujar Tito.
Baca:
Penundaan Revisi UU Pemilu Dinilai Berisiko untuk Pemilu 2024
Tito meminta para wakil rakyat konsisten. Menurut dia, para wakil rakyat tidak ada yang komplain saat
pilkada dijalankan pada 2024 sebelum dia menjabat menteri.
"Saya belum jadi Mendagri tapi dapat informasi dari staf dan juga dari rekan-rekan di DPR, fraksi-fraksi saat itu tidak ada satu pun yang menolak untuk melaksanakan pilkada dilaksanakan serentak di tahun 2024. Sembilan fraksi bulat," kata Tito.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
