ICW Nilai Jabatan Pimpinan DPD Sangat Strategis

medcom.id, Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai jabatan kursi pimpinan yakni Ketua DPD sangat strategis dalam struktur kelembagaan negara. Oleh karenanya wajar jika saat ini kursi jabatan Ketua DPD coba digoyang oleh sekelompok tertentu di DPD. Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz mengatakan porsi kekuasaan dan wewenang DPD dalam struktur pemerintahan Indonesia masih sangat minim. Jika dibandingkan dengan lembaga legislatif lainnya seperti DPR dan MPR. "Secara kekuasaan DPD sangat minimalis dalam UU MD3," kata Donal di Bakoel Koffie, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 31 Maret 2017. Meski memiliki porsi kekuasaan yang minim, namun jabatan sebagai pimpinan DPD dinilai sangat strategis. Jabatan ini sejajar dengan pimpinan lembaga tinggi negara lainnya. "Pimpinan punya acsses to power kepada presiden dia menghubungkan sumber langsung kekuasaan," ujar Donal. Ia pun tak heran jika saat ini sekelompok tertentu di DPD berkeras ingin mengadakan paripurna untuk mengocok ulang kursi kepemimpinan DPD. Dengan masa jabatan 2,5 tahun kedepan. Polemik pemilihan pimpinan DPD bermula ketika dalam sidang paripurna DPD pada 21 Februari, DPD menyepakati pemberlakukan aturan masa jabatan pimpinan selama dua tahun enam bulan untuk periode ini. Itu berarti masa jabatan pimpinan DPD yang ada saat ini akan berakhir bulan ini. Pemilihan pimpinan DPD yang baru rencananya akan dilakukan 3 April mendatang.  Keputusan ini sesuai dengan penolakan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi masa jabatan pimpinan DPD dalam UU MD3. Namun, tata tertib tersebut digugat sejumlah anggota DPD, yakni Anang Prihantoro, Marhany Victor Poly Pua, Djasarmen Purba, Denty Eka Widi Pratiwi, dan Anna Latuconsina. Salah satu poin yang digugat ialah pemotongan masa jabatan pimpinan DPD dari 5 tahun menjadi 2,5 tahun. MA mengabulkan tuntutan uji materi tatib tersebut. MA mengeluarkan putusan nomor 02 P/KHS/2017 atas perkara uji materi peraturan DPD  RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tatib terhadap UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan. MA mengabulkan gugatan para pemohon dan mencabut peraturan tersebut.   Dalam amar putusan, majelis hakim MA yang diketuai Supandi menyatakan, DPD berada dalam satu rumpun dengan MPR dan DPR sebagai lembaga perwakilan. Ini diatur di UU Nomor 17 Tahun 2014. Karena itu, seperti DPR dan MPR, masa jabatan anggota DPD sama dengan masa jabatan pimpinan DPD.