Jakarta: Wakil Ketua Komisi IV Daniel Johan mendukung penyusunan Omnibus Law Keamanan Laut. Dia sepakat kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dicabut agar lebih fokus dalam pengembangan industri dan perekonomian warga.
"Menurut saya sudah benar," kata Daniel kepada Medcom.id, Rabu, 11 Maret 2020.
Pemerintah memproyeksikan Badan Keamanan Laut (Bakamla) satu-satunya otoritas yang berwenang mengawasi laut Indonesia. Selama ini, tugas tersebut tersebar di berbagai instasi, salah satunya KKP melalui Satuan Tugas (Satgas) yang mengawasi ilegal fishing.
KKP, harap Daniel, fokus menyejahterakan nelayan dan mengembangkan industri perikanan Indonesia. Anggaran yang selama ini dipakai untuk pengawasan laut bisa dialihkan.
"Sehingga KKP bisa perbesar anggaran untuk perkuat nelayan dan industri perikanan," ujar dia.
Baca: Omnibus Law Keamanan Laut Menyolidkan Aturan
Pemerintah menyusun omnibus law mengatur keamanan laut secara terpadu. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut, ada 24 undang-undang tentang penanganan pengamanan laut yang harus dibereskan.
Mahfud MD menyebut perundangan yang ada bagus secara filosofi. Namun, tumpang-tindih aturan menyebabkan kekisruhan penanganan kelautan. Tiap kewenangan penanganan didasarkan UU yang berbeda-beda.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menegaskan pembentukan omnibus law buat menghindari tumpang tindih aturan. Dia menunjuk Badan Keamanan Laut (Bakamla) menjadi koordinator pembahasan. Mahfud menjamin Bakamla tidak akan mengambil alih kewenangan kementerian dan lembaga lain seperti TNI AL, KKP, atau Polair.
Jakarta: Wakil Ketua Komisi IV Daniel Johan mendukung penyusunan Omnibus Law Keamanan Laut. Dia sepakat kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dicabut agar lebih fokus dalam pengembangan industri dan perekonomian warga.
"Menurut saya sudah benar," kata Daniel kepada
Medcom.id, Rabu, 11 Maret 2020.
Pemerintah memproyeksikan Badan Keamanan Laut (Bakamla) satu-satunya otoritas yang berwenang mengawasi laut Indonesia. Selama ini, tugas tersebut tersebar di berbagai instasi, salah satunya KKP melalui Satuan Tugas (Satgas) yang mengawasi ilegal fishing.
KKP, harap Daniel, fokus menyejahterakan nelayan dan mengembangkan industri perikanan Indonesia. Anggaran yang selama ini dipakai untuk pengawasan laut bisa dialihkan.
"Sehingga KKP bisa perbesar anggaran untuk perkuat nelayan dan industri perikanan," ujar dia.
Baca:
Omnibus Law Keamanan Laut Menyolidkan Aturan
Pemerintah menyusun omnibus law mengatur keamanan laut secara terpadu. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut, ada 24 undang-undang tentang penanganan pengamanan laut yang harus dibereskan.
Mahfud MD menyebut perundangan yang ada bagus secara filosofi. Namun, tumpang-tindih aturan menyebabkan kekisruhan penanganan kelautan. Tiap kewenangan penanganan didasarkan UU yang berbeda-beda.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menegaskan pembentukan omnibus law buat menghindari tumpang tindih aturan. Dia menunjuk Badan Keamanan Laut (Bakamla) menjadi koordinator pembahasan. Mahfud menjamin Bakamla tidak akan mengambil alih kewenangan kementerian dan lembaga lain seperti TNI AL, KKP, atau Polair.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(SUR)
