Jakarta: Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan Siti Ruhaini Dzulhayatin mengatakan program moderasi beragama yang kini terus digaungkan oleh pemerintah harus diperkuat. Karena, merupakan salah satu identitas bangsa.
"Presiden menyampaikan bahwa moderasi beragama sesuatu yang perlu di-reclaim kembali karena itu identitas bangsa," ujar Siti dalam Webinar Internasional Seri Literasi Keagamaan Lintas Budaya yang diikuti dari Jakarta, Selasa, 22 Agustus 2023.
Siti mengatakan nilai-nilai yang terkandung dalam moderasi beragama sesuai dengan isi dan semangat dari Resolusi 16/18 PBB. Resolusi tersebut mengandung pesan memerangi intoleransi, stereotip (atau prasangka), stigmatisasi negatif, dan diskriminasi, hasutan untuk melakukan kekerasan dan kekerasan terhadap orang-orang berdasarkan agama atau kepercayaan.
Siti menjelaskan resolusi Dewan Dewan HAM PBB 16/18 merupakan rumusan komitmen oleh semua negara di bawah Piagam PBB. Hal tersebut guna memajukan dan mendorong penghormatan dan ketaatan umum terhadap HAM dan kebebasan mendasar tanpa pembedaan terhadap agama, kepercayaan, etnis, dan budaya.
Namun, kata dia, tidak dapat dipungkiri masih adanya peristiwa yang merusak harmoni dan mengganggu kerukunan. "Kita tidak menampik di dalam negeri punya dinamika. Di satu sisi kita memiliki satu harapan bahwa resolusi PBB telah merefleksikan apa yang kita punya sejak dulu kala," kata dia.
Menurut Siti, perdamaian dan keharmonisan harus dibangun bersama dan diletakkan di atas dasar persaudaraan, keadilan, dan persamaan, yang semuanya harus dipahami dalam satu kesatuan yang utuh.
"Indonesia memiliki komitmen yang sangat kuat sejak dari awal resolusi dirumuskan dan disampaikan ke dewan HAM dan Majelis Umum PBB. Karena memang Indonesia punya modal kuat di dalam apa yang terkandung dalam resolusi," kata dia.
Jakarta: Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan Siti Ruhaini Dzulhayatin mengatakan program
moderasi beragama yang kini terus digaungkan oleh pemerintah harus diperkuat. Karena, merupakan salah satu identitas bangsa.
"Presiden menyampaikan bahwa moderasi
beragama sesuatu yang perlu di-
reclaim kembali karena itu identitas bangsa," ujar Siti dalam Webinar Internasional Seri Literasi Keagamaan Lintas Budaya yang diikuti dari Jakarta, Selasa, 22 Agustus 2023.
Siti mengatakan nilai-nilai yang terkandung dalam moderasi beragama sesuai dengan isi dan semangat dari Resolusi 16/18 PBB. Resolusi tersebut mengandung pesan memerangi intoleransi, stereotip (atau prasangka), stigmatisasi negatif, dan diskriminasi, hasutan untuk melakukan kekerasan dan kekerasan terhadap orang-orang berdasarkan agama atau kepercayaan.
Siti menjelaskan resolusi Dewan Dewan HAM PBB 16/18 merupakan rumusan komitmen oleh semua negara di bawah Piagam PBB. Hal tersebut guna memajukan dan mendorong penghormatan dan ketaatan umum terhadap HAM dan kebebasan mendasar tanpa pembedaan terhadap agama, kepercayaan, etnis, dan budaya.
Namun, kata dia, tidak dapat dipungkiri masih adanya peristiwa yang merusak harmoni dan mengganggu kerukunan. "Kita tidak menampik di dalam negeri punya dinamika. Di satu sisi kita memiliki satu harapan bahwa resolusi PBB telah merefleksikan apa yang kita punya sejak dulu kala," kata dia.
Menurut Siti, perdamaian dan keharmonisan harus dibangun bersama dan diletakkan di atas dasar persaudaraan, keadilan, dan persamaan, yang semuanya harus dipahami dalam satu kesatuan yang utuh.
"Indonesia memiliki komitmen yang sangat kuat sejak dari awal resolusi dirumuskan dan disampaikan ke dewan HAM dan Majelis Umum PBB. Karena memang Indonesia punya modal kuat di dalam apa yang terkandung dalam resolusi," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
