Jakarta: Cawe-cawe Presiden Joko Widodo terhadap pencapresan 2024 mendapat respons negatif dari warganet. Berdasarkan survei Continuum INDEF, sebanyak 92 persen warganet mengeluhkan tindakan Presiden Jokowi memanggil enam ketua umum partai politik ke Istana, kecuali Partai NasDem.
Berdasarkan analisis big data Continuum INDEF sebanyak 8 persen warganet menyebut Presiden Jokowi ikut campur dalam menentukan capres dan cawapres yang sesuai dengan arah kemajuan bangsa.
Berdasarkan studi yang dilakukan pada 28 April- 8 Mei 2023 tercatat sebanyak 15 ribu perbincangan di media sosial menyikapi tindakan Presiden Jokowi tersebut. Sebanyak 79,4 persen warganet berpendapat Presiden harus bersikap netral dan tidak menggunakan Istana untuk kepentingan pribadi.
Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi LP3ES Wijayanto mengatakan, politik cawe-cawe Presiden Jokowi dapat menurunkan kualitas Pemilu 2024. Menurutnya, Presiden Jokowi mengabaikan aturan main demokrasi.
“Seharusnya Presiden netral dalam Pemilu. Presiden hari Minggu datang di Musra, di konstitusi nggak ada itu yang namanya Musyawarah Rakyat. Di Musra itu kita membaca ada wakil-wakil calon tertentu yang direkomendasikan oleh Musra ini. Kalau ini tim sukses seharusnya kepala negara tidak boleh menghadirinya, ” kata Wijayanto dalam tayangan Metro TV, Senin, 15 Mei 2023.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id
Jakarta: Cawe-cawe
Presiden Joko Widodo terhadap
pencapresan 2024 mendapat respons negatif dari warganet. Berdasarkan
survei Continuum INDEF, sebanyak 92 persen warganet mengeluhkan tindakan Presiden Jokowi memanggil enam ketua umum partai politik ke Istana, kecuali Partai NasDem.
Berdasarkan analisis big data Continuum INDEF sebanyak 8 persen warganet menyebut Presiden Jokowi ikut campur dalam menentukan capres dan cawapres yang sesuai dengan arah kemajuan bangsa.
Berdasarkan studi yang dilakukan pada 28 April- 8 Mei 2023 tercatat sebanyak 15 ribu perbincangan di media sosial menyikapi tindakan Presiden Jokowi tersebut. Sebanyak 79,4 persen warganet berpendapat Presiden harus bersikap netral dan tidak menggunakan Istana untuk kepentingan pribadi.
Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi LP3ES Wijayanto mengatakan, politik cawe-cawe Presiden Jokowi dapat menurunkan kualitas Pemilu 2024. Menurutnya, Presiden Jokowi mengabaikan aturan main demokrasi.
“Seharusnya Presiden netral dalam Pemilu. Presiden hari Minggu datang di Musra, di konstitusi nggak ada itu yang namanya Musyawarah Rakyat. Di Musra itu kita membaca ada wakil-wakil calon tertentu yang direkomendasikan oleh Musra ini. Kalau ini tim sukses seharusnya kepala negara tidak boleh menghadirinya, ” kata Wijayanto dalam tayangan Metro TV, Senin, 15 Mei 2023.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(MBM)
