Penyempurnaan Konstitusi Dinilai Perlu untuk Mencegah Penundaan Pemilu

Jakarta: Penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 harus ditolak. Penyempurnaan konstitusi dinilai penting untuk mencegah hal tersebut. "Memang konstitusi kita banyak yang harus diperbaiki dan disempurnakan," kata Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra melalui keterangan tertulis, Sabtu, 19 Maret 2023. Yusril menilai banyak celah dalam konstitusi yang bisa membuat Pemilu ditunda. Penyempurnaan juga penting dilakukan seiring perubahan zaman, Salah satu bukti adanya celah dalam konstitusi yakni kemenangan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusannya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda rangkaian Pemilu 2024. Vonis itu wajib digugat lagi agar Pemilu tidak tertunda. Yusril bahkan mau melakukan upaya hukum berupa pengajuan verzet bila putusan itu dieksekusi. "Itu sudah banyak saya jawab di media sebelumnya," ucap Yusril.   Meski begitu, penyempurnaan konstitusi tidak mudah. Pemikiran cermat banyak pihak dibutuhkan agar celah penundaan Pemilu bisa benar-benar tertutup. "Tidak bisa dilakukan oleh lembaga selain MPR, termasuk dalam hal penundaan Pemilu," ujar Yusril. Sebelumnya, KPU resmi mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU menghentikan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 dan memulainya dari awal. Memori banding telah diserahkan ke PN Jakpus. "Hari ini, KPU sudah menyampaikan memori banding di PN Jakpus dan kemudian tadi sudah kami sampaikan dokumen," kata Kepala Biro Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Andi Krisna di PN Jakarta Pusat, Jumat, 10 Maret 2023. KPU juga sudah menerima akta permohonan banding. Dengan begitu, KPU sudah menyampaikan secara keseluruhan proses-proses atau substansi dokumen-dokumen banding tersebut. Dia menyampaikan pengajuan banding itu membuktikan bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 tetap berjalan. Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id.