Komnas HAM Dinilai Berlebihan Sikapi Kisruh KPK Polri

medcom.id, Jakarta:  Sikap Komnas HAM dalam menanggapi kisruh KPK dan Polri dinilai berlebihan. Komnas HAM dinilai teralu berpihak pada salah satu kubu.   Anggota DPD RI, Gede Pasek Suardika, mengatakan,  Komnas HAM harus objektif dalam menyikapi penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, karena tak dapat dipungkiri KPK tidak lepas dari pelanggaran HAM. " Komnas HAM berlebihan. Pernahkan mereka meneliti berapa banyak pelanggaran HAM yang dilakukan KPK?," kata Pasek dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2015).   Selain itu, dia mengkritisi desakan para intelektual yang meminta KPK diberikan hak imunitas. Menurut dia, hak imunitas tidak masuk akal diberikan kepada KPK, dirinya meminta masyarakat menghormati hukum yang berjalan. "Kalau membuat keputusan disaat emosi, maka yang ada malah menciptakan atmosfer tidak sehat," Ujar dia.   Menurut dia, hak imunitas telah dimiliki setiap institusi, salah satunya Polri. Karenannya, ia menilai hak imunitas tak perlu diberikan kepada KPK. "Misalnya polisi yang menembak penjahat tidak bisa dipidana karena menjalankan tugas,maka ia memiliki hak imunitas. Berbeda dengan polisi menembak orang yang tidak bersalah, ia melakukan itu diluar wewenang profesinya maka ia dapat dipidana dan tidak dapat hak imunitas," ujarnya.   Menurut dia, KPK pun sudah memiliki hak imunitas dalam menjalankan profesinya. Namun, dalam kasus ini para pimpinan KPK terlilit kasus diluar profesinya. Maka, hak imunitas tidak berlaku. "KPK sudah diberi wewenang yang luar biasa misalnya melakukan penyadapan," kata dia.