medcom.id, Jakarta: Politikus Partai NasDem Johnny G Plate menilai pengumuman evaluasi kinerja kementerian oleh Menterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi hanya akan menciptakan kegaduhan. Hasil evaluasi tak selayaknya dipublikasikan.
Sekretaris Fraksi Partai NasDem di DPR ini menduga ada motif politik di balik penilaian tersebut. "Nuansa politiknya sangat kental," tegas Plate ketika dihubungi Metrotvnews.com, Selasa (5/1/2016).
Evaluasi, kata Platte, cukup sebagai masukan bagi presiden dalam mengambil kebijakan. Evaluasi pun hanya terkait proses dan pelaporan administratif, tidak menyangkut kinerja pencapaian operasional.
Yuddy dinilai tidak memiliki kemampuan teknis menilai kinerja pencapaian operasional kementerian dan lembaga. "Dan laporan itu bisa bias bagi publik," tegas anggota Komisi XI DPR ini.
Plate mempertanyakan metode yang digunakan dalam penilaian tersebut. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang masuk dalam daftar kementerian bernilai A, nilai dia, tak memiliki prestasi khusus.
"Sebagai kementerian penilai MenPAN-RB baru bisa dianggap berhasil bila nilai di atas 90, bukan di bawah 80 sebagaimana yang disampaikan," ujar dia.
Sebelumnya, KemenPAN-RB merilis penilaian sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap kementerian dan lembaga non kementerian.
Selain mengevaluasi kinerja 86 kementerian/lembaga, KemenPAN-RB juga menilai 34 pemerintah provinsi.
Empat kementerian/lembaga terbaik (kategori nilai A) ialah Kemenkeu (83,59), KPK (80,89), Kementerian Kelautan dan Perikanan (80,76), serta Badan Pemeriksa Keuangan (80,45).
Lima K/L terburuk (nilai CC) ialah Kejaksaan Agung (50,02), Perpustakaan Nasional (50,38), Komnas HAM (51,60), Kemenpora (53,54), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (53,98). KemenPAN-RB sendiri memperoleh nilai 77.00 (nilai BB).
medcom.id, Jakarta: Politikus Partai NasDem Johnny G Plate menilai pengumuman evaluasi kinerja kementerian oleh Menterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi hanya akan menciptakan kegaduhan. Hasil evaluasi tak selayaknya dipublikasikan.
Sekretaris Fraksi Partai NasDem di DPR ini menduga ada motif politik di balik penilaian tersebut. "Nuansa politiknya sangat kental," tegas Plate ketika dihubungi
Metrotvnews.com, Selasa (5/1/2016).
Evaluasi, kata Platte, cukup sebagai masukan bagi presiden dalam mengambil kebijakan. Evaluasi pun hanya terkait proses dan pelaporan administratif, tidak menyangkut kinerja pencapaian operasional.
Yuddy dinilai tidak memiliki kemampuan teknis menilai kinerja pencapaian operasional kementerian dan lembaga. "Dan laporan itu bisa bias bagi publik," tegas anggota Komisi XI DPR ini.
Plate mempertanyakan metode yang digunakan dalam penilaian tersebut. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang masuk dalam daftar kementerian bernilai A, nilai dia, tak memiliki prestasi khusus.
"Sebagai kementerian penilai MenPAN-RB baru bisa dianggap berhasil bila nilai di atas 90, bukan di bawah 80 sebagaimana yang disampaikan," ujar dia.
Sebelumnya, KemenPAN-RB merilis penilaian sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap kementerian dan lembaga non kementerian.
Selain mengevaluasi kinerja 86 kementerian/lembaga, KemenPAN-RB juga menilai 34 pemerintah provinsi.
Empat kementerian/lembaga terbaik (kategori nilai A) ialah Kemenkeu (83,59), KPK (80,89), Kementerian Kelautan dan Perikanan (80,76), serta Badan Pemeriksa Keuangan (80,45).
Lima K/L terburuk (nilai CC) ialah Kejaksaan Agung (50,02), Perpustakaan Nasional (50,38), Komnas HAM (51,60), Kemenpora (53,54), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (53,98). KemenPAN-RB sendiri memperoleh nilai 77.00 (nilai BB).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
