Jakarta: Pimpinan DPR RI melakukan berbagai persiapan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) lembaga legislatif periode 2019-2024. Salah satunya pembahasan susunan alat kelengkapan dewan (AKD).
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan membahas susunan AKD. Menurutnya, hal itu akan dibahas melalui berbagai rapat bersama pimpinan, fraksi maupun Kesekretariatan Jenderal (Kesekjenan) DPR.
"Nanti prosesnya akan kita lakukan dulu di Rapim (rapat pimpinan) hari Senin atau Selasa," kata Puan di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat, 4 Oktober 2019.
Politikus PD Perjuangan itu mengungkapkan, seluruh rangkaian pembahasan akan dilakukan dalam tempo secepatnya. Mereka akan memulai duluan meski kabinet pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin belum disahkan.
"Kita akan mulai duluan," katanya.
Puan pun enggan mematok waktu pembahasan. Semua itu tergantung dinamika yang terjadi selama proses pembahasan.
"InsyaAllah, bisa kita lakukan secara musyawarah mufakat sehingga tidak perlu berlama-lama. Untuk terlalu cepat pun tidak perlu juga. Pemerintahan selanjutnya pun baru akan dilantik tanggal 20 Oktober," ucap Puan.
Selain itu, Puan juga menyebutkan bahwa pembahasan AKD tidak akan terpengaruh dengan wacana peleburan kementerian. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo berencana akan melebur beberapa nomenklatur kementerian/lembaga (K/L) sebagai upaya peningkatan perekonomian.
"Walaupun nanti ada peleburan kementerian, kan komisinya di DPR tetap. Jadi nanti Kementerian tersebut kemudian berkoordinasi dengan mitra yang ada di DPR," ujar dia.
Jakarta: Pimpinan DPR RI melakukan berbagai persiapan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) lembaga legislatif periode 2019-2024. Salah satunya pembahasan susunan alat kelengkapan dewan (AKD).
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan membahas susunan AKD. Menurutnya, hal itu akan dibahas melalui berbagai rapat bersama pimpinan, fraksi maupun Kesekretariatan Jenderal (Kesekjenan) DPR.
"Nanti prosesnya akan kita lakukan dulu di Rapim (rapat pimpinan) hari Senin atau Selasa," kata Puan di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat, 4 Oktober 2019.
Politikus PD Perjuangan itu mengungkapkan, seluruh rangkaian pembahasan akan dilakukan dalam tempo secepatnya. Mereka akan memulai duluan meski kabinet pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin belum disahkan.
"Kita akan mulai duluan," katanya.
Puan pun enggan mematok waktu pembahasan. Semua itu tergantung dinamika yang terjadi selama proses pembahasan.
"InsyaAllah, bisa kita lakukan secara musyawarah mufakat sehingga tidak perlu berlama-lama. Untuk terlalu cepat pun tidak perlu juga. Pemerintahan selanjutnya pun baru akan dilantik tanggal 20 Oktober," ucap Puan.
Selain itu, Puan juga menyebutkan bahwa pembahasan AKD tidak akan terpengaruh dengan wacana peleburan kementerian. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo berencana akan melebur beberapa nomenklatur kementerian/lembaga (K/L) sebagai upaya peningkatan perekonomian.
"Walaupun nanti ada peleburan kementerian, kan komisinya di DPR tetap. Jadi nanti Kementerian tersebut kemudian berkoordinasi dengan mitra yang ada di DPR," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ROS)
