Wakil Ketua Baleg DPR Rieke Diah Pitaloka. Foto: Fikri Yusuf/Antara Foto
Wakil Ketua Baleg DPR Rieke Diah Pitaloka. Foto: Fikri Yusuf/Antara Foto

Nasib RKUHP dan RUU PKS Masih Mengambang

Nasional Pelantikan Anggota DPR ruu dpr
Nur Azizah • 03 Desember 2019 18:18
Jakarta: Pengesahan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemasyarakatan, RUU Minerba, dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) diusulkan masuk program legislasi nasional (prolegnas) 2020-2024. Namun, Badan Legislasi (Baleg) DPR belum bisa memastikan RUU warisan itu masuk prolegnas atau tidak.
 
"Terkait RUU yang carryover kita menunggu pengesahan di paripurna. Jadi, menyusun prolegnas itu ada tata cara penyusunan prolegnas," kata Wakil Ketua Baleg DPR Rieke Diah Pitaloka di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 3 Desember 2019.
 
Rieke tak mau merinci RUU warisan anggota Dewan periode 2009-2014 yang akan masuk prolegnas. Hasil akhir ditentukan dari kesepakatan politik.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Pada akhirnya itu kesepakatan politik, apalagi misalnya ada satu fraksi yang sekarang sudah tidak ada. Ini juga menyangkut legitimasi politik, legislasi kita, begitu," terang Rieke.
 
Rieke mengatakan Baleg baru bisa mengambil keputusan usai menggelar rapat dengan para mitra lembaga maupun kementerian. Baleg akan rapat kerja dengan Kementerian Hukum dan HAM membahas usulan RUU.
 
"Nanti diputuskan juga di rapat kerja dan akhirnya di komisi yang terkait dengan mitranya, apakah mereka mau lanjut atau mau dari nol. Kalau menterinya beda juga kita enggak bisa maksa, kalau menterinya harus sesuai dengan draft yang lama," pungkas dia.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif