medcom.id, Jakarta: Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti menilai ketidaksetaraan dalam fungsi MPR dengan DPR dan DPD membuat sistem perpolitikan Indoenesia belum berjalan sempurna. Penguatan DPD dianggap penting sebagai penyeimbang fungsi DPR terutama dalam fungsi anggaran.
"Saya harus menekankan di sini, sistem politik kita belum sempurna. Penguatan DPD memang sangat penting agar ada keseimbangan dan DPD bisa menjadi penyeimbang bagi DPR," kata Ikrar dalam Bincang Pagi di Metro Tv, Kedoya, Jakarta Barat, Senin (13/10/2014).
Pimpinan DPD Irman Gusman sepakat. Menurutnya, harus ada kesetaraan antara DPD dan DPR yang hingga kini belum terwujud. Ia berharap adanya perbaikan sistem ketatanegaraan di Indonesia.
"Benar sekali, kedua lembaga ini (DPD dan DPR) harus setara dalam fungsi anggaran. Memang sekarang disadari sistem ketatanegaraan ini harus dibenahi. Setelah rezim otoriter, bandul kekuasaan ini pindah ke DPR dan ini harus diimbangi oleh DPD. Harus ada perbaikan sistem ketatanegaraan dalam Parlemen indonesia. Supaya di tahun 2019 mendatang ketatanegaaran kita bisa lebih baik. Ini yang menjadi persoalan kita," kata dia.
Apalagi, DPD dinilai memiliki peran sangat besar menjadi penyeimbang pemerintah karena memiliki kebijakan-kebijakan sangat vital terutama untuk daerah-daerah.
"Banyak kebijakan DPD sangat vital sekali terutama untuk daerah. Kita bisa menjadi penyeimbang yang dinamis," tutup dia.
medcom.id, Jakarta: Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti menilai ketidaksetaraan dalam fungsi MPR dengan DPR dan DPD membuat sistem perpolitikan Indoenesia belum berjalan sempurna. Penguatan DPD dianggap penting sebagai penyeimbang fungsi DPR terutama dalam fungsi anggaran.
"Saya harus menekankan di sini, sistem politik kita belum sempurna. Penguatan DPD memang sangat penting agar ada keseimbangan dan DPD bisa menjadi penyeimbang bagi DPR," kata Ikrar dalam Bincang Pagi di Metro Tv, Kedoya, Jakarta Barat, Senin (13/10/2014).
Pimpinan DPD Irman Gusman sepakat. Menurutnya, harus ada kesetaraan antara DPD dan DPR yang hingga kini belum terwujud. Ia berharap adanya perbaikan sistem ketatanegaraan di Indonesia.
"Benar sekali, kedua lembaga ini (DPD dan DPR) harus setara dalam fungsi anggaran. Memang sekarang disadari sistem ketatanegaraan ini harus dibenahi. Setelah rezim otoriter, bandul kekuasaan ini pindah ke DPR dan ini harus diimbangi oleh DPD. Harus ada perbaikan sistem ketatanegaraan dalam Parlemen indonesia. Supaya di tahun 2019 mendatang ketatanegaaran kita bisa lebih baik. Ini yang menjadi persoalan kita," kata dia.
Apalagi, DPD dinilai memiliki peran sangat besar menjadi penyeimbang pemerintah karena memiliki kebijakan-kebijakan sangat vital terutama untuk daerah-daerah.
"Banyak kebijakan DPD sangat vital sekali terutama untuk daerah. Kita bisa menjadi penyeimbang yang dinamis," tutup dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
