medcom.id, Jakarta: Posisi tawar Partai Demokrat (PD) tidak akan berpengaruh, pascapenetapan Jero Wacik sebagai tersangka. Namun untuk menyelamatkan 'wajah' PD, Jero harus mundur dari jabatannya, sebagai Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat.
"Secara langsung tidak. Posisi tawar tidak akan makin terpuruk, hanya karena kader utama berhadapan dengan hukum. Ini berdampak langsung kepada Demokrat. Kalau tidak mundur dari kursi parlemen, dan jabatan di partai, Demokrat akan sangat dirugikan," kata Pakar Komunikasi Politik Heri Budianto, saat berbincang dengan Metrotvnews.com, Kamis (4/9/2014).
Saat ini yang terpenting bagaimana partai berlambang 'bintang mercy' ini, mampu fokus dalam mencari kawan jelang pemerintahan baru. "Kami tahu satu persatu politikus demokrat harus berurusan dengan KPK, ini menjadi situasi yang sulit," tutupnya.
Sebelumnya Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan
Menteri ESDM Jero Wacik sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan penyalahgunaan wewenangnya sebagai menteri.
Ia dijerat Pasal 12 huruf e juncto Pasal 23 juncto Pasal 421 KUHPidana Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Penyalahgunaan Wewenang.
medcom.id, Jakarta: Posisi tawar Partai Demokrat (PD) tidak akan berpengaruh, pascapenetapan Jero Wacik sebagai tersangka. Namun untuk menyelamatkan 'wajah' PD, Jero harus mundur dari jabatannya, sebagai Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat.
"Secara langsung tidak. Posisi tawar tidak akan makin terpuruk, hanya karena kader utama berhadapan dengan hukum. Ini berdampak langsung kepada Demokrat. Kalau tidak mundur dari kursi parlemen, dan jabatan di partai, Demokrat akan sangat dirugikan," kata Pakar Komunikasi Politik Heri Budianto, saat berbincang dengan
Metrotvnews.com, Kamis (4/9/2014).
Saat ini yang terpenting bagaimana partai berlambang 'bintang mercy' ini, mampu fokus dalam mencari kawan jelang pemerintahan baru. "Kami tahu satu persatu politikus demokrat harus berurusan dengan KPK, ini menjadi situasi yang sulit," tutupnya.
Sebelumnya Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan
Menteri ESDM Jero Wacik sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan penyalahgunaan wewenangnya sebagai menteri.
Ia dijerat Pasal 12 huruf e juncto Pasal 23 juncto Pasal 421 KUHPidana Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Penyalahgunaan Wewenang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
